Kebakaran Hutan (Karhutla) di Indonesia yang dilakukan oleh korporasi-korporasi raksasa untuk membuka lahan perkebunana baru telah mengakibatkan bencana asap yang tidak hanya dirasakan oleh rakyat Indonesia, tapi dirasakan pula oleh negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Bahkan Indonesia telah dinilai dunia sebagai Negara penyumbang krisis iklim terbesar ke-6 setelah Brazil.
Hal ini disampaikan oleh Triana Kurnia Wardani Sekretaris Jendral dari Serikat Perempuan Indonesia (Seruni) salah satu pemateri dalam seminar dan diskusi terbuka tentang "Mengurai Masalah KARHUTLA Dalam Rangka Perjuangan Mewujudkan Keadilan Iklim" yang diselenggaran oleh SERUNI bekerjasama dengan Front Mahasiswa Nasional (FMN) dan BEM MIPA di Ruang C FMIPA Universitas Indonesia (UI), Selasa, 26 Nopember 2019.
Seminar dan diskusi tersebut dihadiri sekitar 40 peserta yang mayoritas adalah Mahasiswa juga membahas tentang bagaimana Negara dan perusahaan-perusahaan raksasa bekerjasama melalui skema perijinana dan kebijakan yang meleluasakan pemodal dalam mengeksploitasi kekayaan alam dan mengkambing-hitamkan petani dalam masalah Karhutla ini.
Dalam kesempatan tersebut, Triana menyampaikan bahwa Karhutla yang dilakukan oleh perusahan dan perkebunan-perkebunan besar yang mayoritas milik asing tidak hanya berakibat pada krisis iklim, melainkan juga mempengaruhi ketidak adilan iklim dan social Dunia, khususnya Indonesia dan Negara-negara bagian selatan dunia "Perkebunan di Indonesia yang mayoritas dimiliki oleh asinglah yang harus bertanggung jawab atas bencana asap yang terjadi di Indonesia, mereka yang mendapatkan keuntungan tapi seluruh rakyat yang harus menanggung akibatnya, ini kan sangat tidak berkeadilan" Ungkapnya.Â
Triana menambahkan bahwa krisis iklim yang dirasakan oleh rakyat diseluruh balahan dunia telah mengakibatkan pada meruncingnya ketimpangan sosial. Imperialis Kapital dunia seperti Amerika Serikat justru mendapatkan keuntungan lebih dari Karhutla ini, namun rakyat diseluruh dunia yang harus merasakan dampak dari keserakahan mereka.
Perusahan dan perkebunan besar milik asing melakukan pembakaran hutan tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan dari kebakaran tersebut, mereka hanya berorientasi pada keuntungan capital yang bisa mereka raup dari proses pembukaan lahan dengan cara yang murah dan mudah.
Membuka lahan dengan cara membakar adalah cara kuno yang terbelakang dalam sistem pertanian yang saat ini masih berkembang di Indonesia. Hal ini dibenarkan pula oleh pemateri lain, Rahmat Ajiguna, ketua umum Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) dan wakil ketua Asian Peasant Coalition (APC).
Rahmat menjelaskan bahwa sejak beratus-ratus tahun lalu, petani di Indonesia telah menggunakan metode membakar dalam membuka lahan pertaniannya. Petani membakar hutan dengan tujuan untuk membuka lahan pertanian dengan luas yang tidak seberapa sehingga tidak mengakibatkan bencana asap, berbeda dengan perkebunan dan perusahaan yang membuka dan membakar dalam skala yang sangat luas sehingga mengakibatkan bencana asap seperti yang saat ini terjadi.
"Petani Indonesia ini sudah terbiasa dengan asap, mereka membakar lahan sejak jaman nenek moyang mereka dengan metode yang aman dan skala kecil. Ditungguin, memperhatikan mata angin, bertahap dan sebagainya." Jelasnya.
Rahmat juga menegaskan bahwa Indonesia tidak akan bisa menjadi Negara Industri yang maju jika sistem pertanian dan petaninya tidak dimajukan terlebih dahulu. Ketidak tegasan Negara dalam menyanksi perusahaan-perusahaan yang telah tebukti melakukan pembakaran hutan dan memberikan kemudahan perijinan pada perusahaan adalah penyebab utama terjadinya Karhutla dan kabut asap.
