Hubungan yang dibangun oleh KPPIP dengan lembaga-lembaga internasional seperti lembaga donor multilateral dan bilateral, lembaga pemeringkat (rating agencies), lembaga financial dan kamar dagang luar negeri, menyebabkan tumbuhnya kepercayaan internasional kepada Indonesia. Tidak mengherangkan jika KPPIP dianggap sebagai alat pemerintahan yang profesional dan menjadi landmarkPemerintahan Kabinet Kerja yang membangun citra kerja cepat, terukur, dan rasional. Hal ini turut berkontribusi dalam peningkatan peringkat kemudahan menjalankan bisnis (ease of doing business) yang dirilis oleh Bank Dunia tahun 2018 menempatkan Indonesia ke peringkat 72.
Pembentukan KPPIP sebagai lembaga sentral koordinatif (point of contact) dalam percepatan infrastruktur inilah yang membuat kebijakan pembangunan infrastruktur lebih fokus dan terarah. Persoalan yang terjadi selama ini dalam pembangunan infrastruktur, seperti koordinasi antar lembaga yang lemah, pembebasan lahan yang terkatung-katung, perencanaan dan penyiapan proyek belum memenuhi standar, skema pendanaan yang menyulitkan serta perizinan yang berbelit-belit, dikaji dan dicarikan solusi secara gamblang dalam PMO KPPIP yang kemudian dibahas di tingkat Menteri untuk menghasilkan suatu kebijakan.
 Langkah strategis yang dilakukan presiden Jokowi melalui pembentukan KPPIP inilah yang mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Melalui sentralisasi urusan infrastruktur di KPPIP membuat koordinasi menjadi lebih efektif, sederhana dan solutif. Mungkin tidak berlebihan jika kita menyematkan suatu penghargaan pada Presiden Jokowi sebagai "Bapak Infrastruktur Indonesia".
