Mohon tunggu...
buldozer for
buldozer for Mohon Tunggu... Freelancer - Jasa Freelancer

Jasa freelancer, buzzer, influencer.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Jumlah PHK Sudah Melebihi Zaman COVID: Apa yang Salah dengan Kebijakan Pemerintah?

22 November 2024   09:08 Diperbarui: 22 November 2024   09:10 21
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

 

Sejak awal pandemi Covid-19, gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menghantam pekerja di berbagai sektor.

Namun, pada tahun 2024, situasi PHK ternyata tidak hanya berlanjut tetapi justru melebihi tingkat yang pernah terjadi selama pandemi. Pertanyaan besar pun muncul: apa yang salah dengan kebijakan pemerintah hingga krisis ini terus berlanjut? Artikel ini akan membahas fenomena ini berdasarkan data dan fakta dari berbagai sumber serta menganalisis apa yang sebenarnya terjadi di balik krisis ketenagakerjaan ini.

Gelombang PHK yang Tak Terkendali

Data PHK Terkini

PHK massal di Indonesia tahun 2024 menunjukkan tren yang memprihatinkan. Menurut laporan DetikFinance, Jakarta mengalami "darurat PHK" dengan 14.501 pekerja kehilangan pekerjaan dalam waktu singkat. Angka ini adalah puncak dari fenomena yang menyebar ke berbagai sektor, mulai dari ritel hingga manufaktur.

Perusahaan-perusahaan besar pun tak luput dari krisis ini. Pizza Hut Indonesia menutup 20 gerai dan memberhentikan 371 karyawan karena kerugian besar mencapai Rp 96,71 miliar (TribunNews, 20 November 2024). Tak jauh berbeda, KFC Indonesia juga mencatat kerugian hingga hampir Rp 100 miliar dan terpaksa menutup sejumlah gerainya (Kompas, 20 November 2024).

Di sektor keuangan, BFI Finance juga mengakui adanya PHK sebagai respons terhadap dinamika ekonomi yang disebut "natural" (Kompas, 21 November 2024). Namun, hal ini menunjukkan bahwa dampak PHK tidak hanya terasa di sektor ritel, tetapi juga menjalar ke sektor-sektor yang selama ini dianggap stabil.

Faktor Utama Penyebab PHK

1. Daya Beli Masyarakat yang Menurun

Salah satu penyebab utama dari maraknya PHK adalah penurunan daya beli masyarakat. Kebijakan pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% telah memberikan efek berganda terhadap konsumsi masyarakat. Menurut Bisnis.com, kenaikan PPN ini tidak hanya mengurangi daya beli, tetapi juga memaksa perusahaan untuk memangkas biaya operasional, termasuk melalui PHK.

2. Krisis di Sektor Ritel dan Properti

Sektor ritel menjadi salah satu yang paling terpukul. Penurunan konsumsi masyarakat membuat perusahaan-perusahaan ritel besar seperti KFC, Pizza Hut, dan Bukalapak mengalami kerugian besar. Bahkan, Bukalapak mengumumkan akan menutup sejumlah lini usahanya serta melakukan PHK demi menekan kerugian yang terus membengkak (Warta Ekonomi, 21 November 2024).

Di sisi lain, sektor properti juga menunjukkan tanda-tanda krisis. Seorang bos properti mengungkapkan adanya ancaman PHK massal di industri tersebut akibat penurunan permintaan properti dan investasi (CNBC Indonesia, 21 November 2024). Hal ini menjadi indikasi bahwa sektor properti, yang sering dianggap sebagai indikator kesehatan ekonomi, juga mengalami stagnasi yang serius.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun