Membaca pemberitaan media massa, hati ini terenyuh dan bertanya apakah ketamakan begitu menggebu dalam pikiran pemimpin negara Indonesia? Setahu kita pemimpin negeri ini menyatakan diri sebagai muslim.Â
Pemerintah memberikan kepastian pada tahun 2019 masih menambah utang negara. Guna menambal defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Defisit anggaran pemerintah sebab lebih besar pengeluaran dibandingkan dengan penerimaan. Jumlahnya adalah Rp. 359, 12 Triliun.
Ibarat kita membeli rumah dengan berhutang selama 20 tahun. Kemudian membeli mobil seri terbaru dengan kredit dengan tawaran cicilan mudah dan murah, selama 5 tahun. Kemudian anak juga meminta untuk di belikan motor baru dengan kredit 3 tahun.
Sedangkan angkutan massal tersedia, seperti Transjakarta, KRL, bila kita warga Jakarta, dan angkutan lain di berbagai kota di Indonesia. Atau menggunakan kendaraan sewa seperti Go Car dan Grab, yang dimiliki oleh masyarakat, bekerjasama dengan pihak Go Car dan Grab.
Suahasil Nazara selaku Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menyatakan dalam rapat Banggar DPR bahwa  "Kebijakan fiskal kita tahun depan masih ekspansif, artinya kita masih membelanjakan lebih besar daripada yang diterima negara," Kamis (20/9/2018).
"Penambalan defisit anggaran yang sebesar Rp 359,12 triliun di tahun depan dengan cara penerbitan surat berharga negara (SBN)".
Inilah pernyataan bila ditelisik dengan hati jernih, bukti ketamakan berupa memenuhi gaya hidup. Ada kontra dimana Pemerintah menargetkan pada 2020 sudah tidak lagi melakukan gali lubang baru untuk tutup lubang lama dalam menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Pembuktian ini kita tunggu.
Korupsi massal
Saut Situmorang selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, korupsi massal yang melibatkan banyak anggota Dewan akan terus terulang, jika tidak ada perubahan dalam diri para wakil rakyat.
Walau perbaikan sistem terus dilakukan oleh KPK untuk bisa mencegah jika tak ada niat dari masing-masing anggota dewan. Anggota DPRD mesti jauh dari perilaku bagi-bagi itu. Selama masih ada perilaku bagi-bagi, mau pakai sistem apa saja akan ada kasus serupa di tempat lain.
