Mohon tunggu...
Bujaswa Naras
Bujaswa Naras Mohon Tunggu... Penulis - Bergiat dalam aktivitas kajian kebijakan publik dan pemerintahan

Bergegas memperbaiki diri untuk Taman Kehidupan Bangsa Indonesia Berdaulat

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Jangan Sakiti Petani, Pak Menteri!

22 September 2018   09:01 Diperbarui: 22 September 2018   09:30 573
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
sumber: www.kabar6.com

Kita ini adalah negara yang dianugrahi hamparan dan iklam penghasil pangan berkualitas. Swa sembada pangan mesti terjadi. Wujud syukur kepada Gusti Allaah Swt kasih iklim baik, masak kalah sama vietnam, thailand.

Berhentilah Gaduh.

sumber: www.kabar6.com
sumber: www.kabar6.com
Kegaduhan dan koordinasi antar kementerian yang tak singkron. Penyebab terjadi saling jegal, saling menyalahkan, saling jotos. Begitu judul berita di media.

"Pernyataan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Sumardjo Gatot Irianto mengungkapkan selama periode Oktober 2017 - Agustus 2018, luas tanam padi meningkat 945 ribu hektar (ha) dibanding periode yang sama tahun lalu. Dengan asumsi panen terjadi pada 900 ribu ha lahan dengan rata-rata produktivitas 5,2 ton per ha, maka tambahan pasokan selama 11 bulan terakhir sekitar 4,68 juta ton".

Menteri Perdagangan dan Bulog serta Menteri Pertanian semestinya bisa seperti padi yang tumbuh dalam serumpun dan tidak saling merusak. Padi ada mampu untuk saling topang, mengisi dan berbuah. Terkadang ada yang tidak bernas. Minimal 80% bagus. Bagus padinya, bagus harganya, bagus kebijakannya. Sebab beras adalah kebutuhan hajat ibu bangsa dan emak-emak bangsa Indonesia.

Coba kalau harga beras merangkak naik. Harga padi ditingkat petani rendah. Ayo apa jadinya?

Barangkali seperti menanam padi. Kebijakan impor ibarat menanam gulma dan mendatangkan hama wereng coklat. Membuat tumbuh padi terganggu dan terjadi puso. Sedangkan biaya bertani padi telah berhutang untuk penggarapan sawah, biaya sekolah juga belum terbayar.

Menteri Pertanian sebagai lembaga negara paling bertanggungjawab tentang tentang perencanaan pertanian sub sektor tanaman pangan. Sedangkan menteri perdagangan bagaimana bisa menjual beras petani Indonesia ke berbagai negara, layaknya seorang pedagang berkeliling.

Mudah kok. Membuat repot Petani aja, kata guru pertanian organik terpadu di Sukabumi.

Beras, Petani bukan komoditi politik, tak pacul!

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun