[caption id="attachment_330905" align="aligncenter" width="632" caption="Petugas memeriksa data pemutakhiran pemilih pemilu 2014, di Kelurahan Kenari, Jakarta, Selasa (4/6/2013). Komisi Pemilihan Umum mulai melakukan pendataan daftar pemilih untuk ikut dalam pemilihan umum 9 April 2014. (KOMPAS IMAGES/Roderick Adrian Mozes)"][/caption]
Saya berani mengatakan demikian, seperti judul tulisan di atas, dan saya yakin, andapun akan berpendapat yang sama dengan saya, setelah mengikuti pengalaman saya seperti saya sampaikan di bawah ini.
Seperti yang saya informasikan dalam profil Kompasiana di atas, yaitu bahwa saya memiliki KTP (e-KTP) DKI Jakarta (tempat kelahiran tercinta - tempat saya dibesarkan, juga tempat kediaman orang tua dan mertua saya), tetapi saya memiliki keluarga (Istri dan anak) yang tinggal di Bogor di sebuah rumah di lingkungan Bogor yang cukup aman, nyaman dan asri, namun secara resmi saya masih tercatat sebagai salah satu Peneliti Sosiologi Kehutanan di salah satu instansi pemerintah di Makassar.
Menjelang pemilu legislatif 9 April 2014 ini, saya sedikit dilanda kebingungan mengenai proses memilihnya, proses 'nusuk'nya. Hanya saja dalam keyakinan saya, karena ini adalah pesta demokrasi Rakyat Indonesia terbesar untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di parlemen nantinya serta kemudian pilpres di bulan Juli 2014, maka saya berkeyakinan bahwa proses yang perlu saya lalui adalah simpel dan mudah. Terlebih lagi MUI melalui fatwa haram golput-nya itu membuat saya yakin bahwa KPU akan mendukung proses agar seluruh rakyat Indonesia dapat melakukan hak politiknya, hak berdemokrasinya yaitu mengikuti proses pemilihan umum.
Tapi pengalaman yang saya alami membuktikan lain.
Semakin dekat dengan waktu pencoblosan, informasi yang saya terima semakin tidak pasti terkait status domisili saya dan kesempatan saya untuk melaksanakan hak memilih saya. Untuk itulah pada tanggal 25 Maret 2014 saya mengirimkan email mempertanyakan tentang kebingungan saya itu. Tapi rupanya mereka yang di KPU tidak mahfum membuka/menjawab email (hingga saat saya menulis posting ini di Kompasiana, email saya tidak pernah dijawab/respon) karena email saya tidak pernah di respon. Kalau saja email saja di respon, tentu dapat diantisipasi hal-hal yang diperlukan. Kebingungan tetap ada, akhirnya saya mendatangi kelurahan terdekat dari tempat tinggal saya di Makassar (tanggal 4 April 2014).
Jawaban petugas di kelurahan di Makassar cukup mengagetkan saya, yaitu bahwa pendaftaran untuk mereka yang ber-KTP diluar Makassar sudah selesai dua hari lalu (2 April 2014) dan saya tidak dapat mendaftarkan diri saya untuk memillih. Luar biasa, tanpa ada informasi tentang kapan pendaftaran itu dibuka dan lain sebagainya. kebingungan menjadi semakin menumpuk.
Menjelang hari H, saya mendapatkan informasi dari beberapa wilayah di kota Bogor (dasarnya adalah Surat Edaran KPU No. 249/KPU/IV/2014 tanggal 2 April 2014 dengan sifat: Mendadak dan Penting), dimana bagi mereka yang memiliki KTP di luar kota agar segera menghubungi ketua RT dimana yang bersangkutan tinggal untuk meminta dibuatkan Surat Keterangan Domisili dari ketua RT, cukup ketua RT saja, tanpa harus diketahui oleh ketua RW maupun pihak kelurahan. Pada hari H, calon pemilih ini cukup membawa surat keterangan domisili dan fotokopi KTP dan KTP asli pada saat pencoblosan di waktu yang ditentukan, yaitu setelah pukul 12.00 WIB. So, simple, easy dan sangat memudahkan.
Wah, ada jalan nih untuk saya memilih, itu yang berkecamuk di kepala saya. Akhirnya pada tanggal 8 April 2014, sekitar pukul 19.00 wita, saya mendatangi ketua RT dimana saya tinggal di Makassar yaitu di Perumahan Bulurokeng, Makassar, untuk meminta surat domisili tersebut, tetapi rupanya, walau berada dalam wilayah negara yang sama, NKRI, lain di Bogor, lain di Makassar. Sang ketua RT di Makassar menolak memberikan surat domisili tersebut, dimana alasan yang diberikan adalah bahwa petunjuk KPU yang diterima hingga di tingkat RT di Makassar adalah mengharuskan saya membawa surat formulir pindah memilih dari KPPS dimana saya terdaftar. Karena e-KTP saya dikeluarkan di wilayah Cililitan, Jakarta Timur, maka saya harus meminta surat tersebut ke Cililitan. What!!! So ribet. Bagaimana mungkin saya melakukan hal tersebut, yaitu untuk memilih di Makassar, saya harus terbang dulu ke Jakarta untuk ambil selembar kertas - yang bernama formulir pindah memilih? Sungguh sangat mengherankan dan sangat tidak masuk akal. Pada kesempatan itu saya tidak mendebat si ketua RT karena dasar yang dikeluarkan adalah peraturan yang disampaikan oleh KPU, ya KPU.
Informasi yang samapun saya dapat dari PPK tingkat kecamatan di Makassar yang menyatakan hal yang sama yaitu untuk kasus seperti saya, tidak mememungkinan untuk ' me'nusuk' di Makassar jika tidak dilengkapi formulir pindah memilih tersebut.
Rasa penasaran (dan kejengkelan) saya semakin meninggi, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi di wilayah hukum yang sama: Republik Indonesia. Akhirnya saya menghubungi sahabat saya yang seorang staf ahli Walikota Makassar. Keheranan saya bertambah karena sang staf ahli ini hingga malam menjelang hari H, belum menerima surat undangan untuk memilih (dalam benak saya, kalau staf ahlinya saja mendapat perlakukan begini, bagaimana rakyat kebanyakan diperlakukan??). Tapi akhirnya sahabat saya itu mau membantu mencarikan informasi tambahan hingga saya dapat menghubungi Camat Kecamatan Biringkanaya, Makassar melalui telpon, pak Camat memperkuat pendapat sebelumnya yaitu bahwa tanpa formulir pindah memilih itu maka saya tidak dapat ikut memilih di Makassar. Walau saya telah katakan bahwa di Bogor berlaku hal yang berbeda. Dengan sopan dan terlebih dahulu memohon maaf, pak Camat mengatakan bahwa ia hanya menjalankan peraturan KPU dan aturan-aturan itu berada di luar kendalinya.
