Peran Negara dalam Berpartisipasi dalam Krisis Lingkungan: Agenda Politik untuk Pembangunan Berkelanjutan

Dalam menghadapi krisis lingkungan hidup yang semakin meningkat, peran negara dalam mendorong pembangunan berkelanjutan menjadi sangat penting. 

Degradasi lingkungan, perubahan iklim, dan hilangnya keanekaragaman hayati bukan hanya merupakan tantangan ekologis namun juga terkait erat dengan faktor politik, sosial, dan ekonomi. 

Artikel ini menggali pentingnya negara untuk berpartisipasi aktif dalam mengatasi krisis lingkungan, dengan menekankan agenda politik yang diperlukan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan.

Pengertian Krisis Lingkungan:

Krisis lingkungan mencakup berbagai tantangan, termasuk penggundulan hutan, polusi, perusakan habitat, dan perubahan iklim. 

Krisis-krisis ini menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap ekosistem, keanekaragaman hayati, dan kesejahteraan manusia, sehingga memerlukan tindakan segera dan terkoordinasi di tingkat global, nasional, dan lokal.

Peran Negara:

Negara memainkan peran penting dalam mengatasi krisis lingkungan karena kewenangan mereka dalam pembuatan kebijakan, peraturan, dan alokasi sumber daya. 

Melalui undang-undang, mekanisme penegakan hukum, dan kerja sama internasional, negara dapat memitigasi penyebab degradasi lingkungan dan mendorong praktik berkelanjutan di berbagai sektor.

Kerangka Kebijakan untuk Pembangunan Berkelanjutan:

Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan memerlukan kerangka kebijakan komprehensif yang mencakup konservasi lingkungan, keadilan sosial, dan kesejahteraan ekonomi. 

Negara harus memprioritaskan integrasi pertimbangan lingkungan hidup ke dalam seluruh domain kebijakan, termasuk energi, transportasi, pertanian, dan perencanaan kota.

1. Tata Kelola Lingkungan