Ketegangan antara otoritas agama dan sekuler ini terwujud dalam perdebatan mengenai isu-isu seperti peran Syariah dalam undang-undang, hak-hak agama minoritas, dan otonomi lembaga keagamaan.
Model Pemerintahan Islam
Berbagai model pemerintahan Islam bermunculan sebagai jawaban terhadap tantangan integrasi agama dan negara.Â
Model-model ini berkisar dari rezim teokratis yang berupaya menerapkan interpretasi ketat terhadap Syariah hingga negara-negara yang cenderung sekuler yang menjunjung pemisahan antara agama dan politik.Â
Selain itu, terdapat model hibrida yang menggabungkan unsur-unsur pemerintahan agama dan sekuler, yang sering kali berupaya menyeimbangkan prinsip-prinsip Islam dengan norma-norma demokrasi dan standar hak asasi manusia.Â
Keberagaman model mencerminkan kompleksitas pemikiran politik Islam dan kebutuhan untuk menyesuaikan prinsip-prinsip agama dengan realitas kontemporer.
Pemerintahan Demokratis dan Prinsip Islam
Kesesuaian prinsip-prinsip Islam dengan pemerintahan demokratis telah menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama dan pembuat kebijakan.Â
Meskipun ada yang berpendapat bahwa Islam memberikan kerangka komprehensif bagi pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, akuntabilitas, dan musyawarah (syura), ada pula yang mengemukakan kekhawatiran tentang potensi pemaksaan agama, diskriminasi, dan otoritarianisme atas nama Islam.Â
Namun demikian, banyak negara mayoritas Muslim yang menganut proses demokrasi, termasuk pemilu, pluralisme politik, dan kebebasan sipil, sambil berupaya memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam sistem hukum dan politik mereka.
Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama
