Oleh karena itu, bantuan kemanusiaan menjadi alat kebijakan luar negeri, yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memberikan bantuan tetapi juga sebagai mekanisme untuk memproyeksikan soft power, membina aliansi diplomatik, dan memitigasi ancaman keamanan.
Resolusi Konflik dan Pemeliharaan Perdamaian
Dalam konteks konflik bersenjata, kebijakan luar negeri sering kali berfokus pada penyelesaian konflik dan upaya pemeliharaan perdamaian yang bertujuan mengatasi akar penyebab kekerasan dan meningkatkan stabilitas.Â
Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memainkan peran sentral dalam memfasilitasi negosiasi diplomatik, mengerahkan misi penjaga perdamaian, dan mendorong dialog antara pihak-pihak yang bertikai.Â
Selain itu, organisasi dan koalisi regional dapat mempelopori inisiatif perdamaian yang disesuaikan dengan zona konflik tertentu, dengan memanfaatkan kedekatan dan pemahaman budaya mereka untuk menjadi perantara perjanjian.
Bantuan Kemanusiaan dan Bantuan Pembangunan
Kebijakan luar negeri juga menentukan pemberian bantuan kemanusiaan dan bantuan pembangunan kepada negara-negara yang sedang bergulat dengan bencana alam, krisis ekonomi, atau keadaan darurat kesehatan masyarakat.Â
Negara-negara donor merumuskan kebijakan bantuan berdasarkan prioritas strategis, kepentingan ekonomi, dan hubungan diplomatik.Â
Bantuan kemanusiaan sering kali digunakan sebagai alat untuk memberikan pengaruh, membangun niat baik, dan memajukan tujuan pembangunan jangka panjang.Â
Namun, pemberian bantuan dapat dipolitisasi, dimana negara-negara donor menerapkan persyaratan atau memanfaatkan bantuan untuk mencapai agenda geopolitik yang lebih luas.
Kerja Sama dan Koordinasi Multilateral
