Meskipun industri ekstraktif dapat menghasilkan keuntungan langsung, praktik-praktik mereka yang tidak berkelanjutan dapat menimbulkan konsekuensi yang luas bagi ekosistem, komunitas, dan generasi mendatang.
Selain itu, kesenjangan dalam kekuasaan, sumber daya, dan akses terhadap proses pengambilan keputusan sering kali memperburuk konflik antara konservasi dan pembangunan ekonomi.Â
Masyarakat adat, kelompok marjinal, dan masyarakat lokal menanggung beban paling berat akibat degradasi lingkungan dan eksploitasi sumber daya, sehingga hal ini menyoroti isu-isu keadilan dan kesetaraan lingkungan.
Selain itu, perpecahan ideologi dan kepentingan pribadi dapat menghambat upaya menemukan titik temu dan menerapkan kebijakan lingkungan yang efektif.Â
Polarisasi politik, lobi industri, dan penolakan terhadap peraturan sering kali menghambat kemajuan menuju tujuan pembangunan berkelanjutan, sehingga melanggengkan siklus degradasi lingkungan dan kesenjangan ekonomi.
Peluang Sinergi dan Kolaborasi:
Meskipun terdapat ketegangan yang melekat, politik lingkungan juga memberikan peluang bagi sinergi dan kolaborasi antara kepentingan konservasi dan ekonomi.Â
Menyadari keterkaitan antara kelestarian lingkungan dan kemakmuran ekonomi, para pemangku kepentingan semakin mengadopsi model pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip konservasi ke dalam praktik bisnis dan kerangka kebijakan.
Misalnya, konsep pertumbuhan hijau mendukung pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan, inklusif secara sosial, dan layak secara ekonomi.Â
Dengan berinvestasi pada energi terbarukan, teknologi ramah lingkungan, dan pertanian berkelanjutan, negara-negara dapat memacu inovasi, menciptakan lapangan kerja ramah lingkungan, dan mengurangi jejak ekologis mereka.
Selain itu, inisiatif seperti ekowisata, adaptasi berbasis ekosistem, dan pembayaran jasa ekosistem menawarkan pendekatan inovatif terhadap konservasi dan pembangunan ekonomi.Â
