Pejabat Gagal Paham

Banyak pejabat gagal paham tentang pemberdayaan UKM, sejak jaman dulu kala tidak pernah ada komunikasi intens terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah..

Sebagai pelaku usaha kecil yang tertatih tatih, dari tahun 2007 saya sudah memeliki ijin usaha standard HO, NPWP, SIUP, TDP, TDI, namun sekalipun saya belum pernah di survey dengan baik di tanya mengenai kendala pasarnya.. produksinya.. modalnya.. tenaga kerjanya.. dll, bagaimana dengan rekan2 saya?? dan saya yakin pemerintah mulai dari tingkat kelurahan sampai pusat tidak punya data yang qualitative ttg pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Bagaimana mungkin pemerintah akan melakukan fasilitasi mediasi apalagi inisiative jika mereka tidak memiliki data yang baik.. ibarat orang buta menuntun orang buta.

Strategy yang tidak jelas sehingga gerakannya seringkali tidak mengacu pada potensi dan sasaran yang tepat, kebijakan penganggaran yang tidal adil dan tidak berpihak pada pelaku UMKM menyebabkan pelaku berjalan berdasarkan potensi diri yang sangat terbatas. Musrengbang di tingkat kecamatan seharusnya bisa menjadi harapan ternyata berjalan ala kadarnya dan terjebak pada pembanguna fisik semata berorientasi proyek, banyak camat tidak cerdas melihat potensi daerahnya dan tidak tahu apa yang harus dilakukan sehingga peran strategysnya menjadi mandul, justru sibuk mengurusi pekerjaan administrasi yang kurang produktive, seharusnya mulai di tingkat kecamatan bisa di lakukan pendataan yang baik terhadap UMKM yang ada sehingga para camat akan tahu apa potensi wilayahnya dan kebijakan strategis dapat di lakukan dengan baik, camat haris berani bekerjasama dan komunikasi secara intens dengan para wakil rakyat yang di pilih dari dapilnya, mereka para wakil rakyat yang terpilih dari dapilnya harus ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan wilayah pilihannya.

Kadang kita sebagai pelaku UMKM sangat iri dengan perilaku pejabat kita, kita ini sebagai pengusaha UMKM tidak ada yang menggaji, tidak ada yang memberi seragam, tidak ada yang memberi kantor, transportasi, tunjangan rumah, tunjangan kesehatan, tunjangan komunikasi dll, sementara pejabat kita mendapatkan itu semua dan perilakunya banyak yang menghambur2kan uang negara.

Disinilah perlunya para pejabat harus tahu diri... lihatlah para pelaku pedagang pasar yang masih menggelar dagangannya dengan karung seadanya, lihatlah para pedagang sayur yang masih membawa dagangannya dengan kronjot/ keranjang dan karung bertumpuk2 hanya di bawa dengan motor..

Kembali mengenai kebijakan anggaran yang adil di pertanyakan??

Kembali rasa empati, tahu diri, mengerti dan peduli para pejabat di pertanyakan..??

Di manapun di dunia UMKM tidak maju negara tidak akan maju..

Salam UMKM indonesia jaya..