Seperti terkena virus CLBK atau cerita lama bersemi kembali, ketikan ada prenyataan presiden Prabowo akan membentuk cabinet zaken. Namun, ketika kabinet akhirnya terbentuk, belum terlihat adanya zaken.
Definisinya dulu. Kabinet zaken (bahasa Belanda: zakenkabinet) adalah suatu kabinet dalam pemerintahan yang jajaran menterinya berasal dari kalangan ahli atau professional dan bukan representasi dari suatu partai politik tertentu.
Sejatinya, wacana zaken cabinet adanya dalam sistem pemerintahan parlementer. Kata zaken ditempatkan sebagai antonim untuk politik. Beda sistem parlementer dan presidensial, bisa digambarkan secara kronologis mulai dari sistem pemilu (pemilihan umum)
Pileg
Dalam sistem parlementer murni, pemilu hanya memilih anggota legislative (pileg). Sesuai hasil pileg, partai pemenang atau peroehan suara mayoritas diberi hak membentuk pemerintahan.
Jika tidak ada pemenang mayoritas, partai yang memperoleh suara terbanyak diberi kesempatan membentuk kerja sama antar partai (koalisi). Di Malaysia kursi mayoritas untuk mendapatkan hak membentuk pemerintaha 222.
Dalam praktek pemerintahan, para Menteri harus taat pagi garis partai yang sudah disepakati pada MoU saat pembentukan koalisi, Misalnya, kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan garis partai, maka dukungan, maka partai akan menarik dukungannya kepadan pemerintah, dalam hal ini perdana menteri (PM).
Adanya penarikan dukungan ini, pemeritah tidak dapat mempertahankan mayoritas. Dan, jika dilakukan pengutan suara di parlemen pemerintah pasti runtuh.
Dengan demikian, jika ada kebijakan pemerintah yang  tidak memihak pada kepentingan rakyat, segera dapat dikoreksi. Jika bergeming tidak memperhatikan suara palemen, maka pemerintahan bisa distop dan bubar.
Akibatnya pemerintahan dapat berumur pendek. Pergantiannya tdak gradual, misalnya lima tahun sekali. Terkait umur pendek ini biasanya guru civic atau PPKN, akan menjelaskan bahwa sistem parlemen tidak efektif dalam menjalankan pemerintah. Istilahnya gonta-ganti.
