Selain itu, ada juga tantangan dalam hal koordinasi antar kementerian. Jika tidak ada sinkronisasi yang baik, urusan kebudayaan bisa menjadi tumpang tindih dengan kementerian lain, seperti Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pariwisata. Oleh karena itu, perlu adanya desain kebijakan yang jelas dan terstruktur untuk menghindari hal ini.
Kesimpulan
Pembentukan Menteri Kebudayaan di Indonesia bisa menjadi langkah positif untuk memajukan dan melestarikan kebudayaan nasional, asalkan dilakukan dengan perencanaan yang  matang dan dukungan anggaran yang memadai. Keberadaan Menteri Kebudayaan bisa memberikan fokus yang lebih jelas, alokasi anggaran yang lebih spesifik, dan peningkatan diplomasi budaya. Namun,  tantangan-tantangan terkait birokrasi dan koordinasi antar kementerian juga harus diatasi dengan baik.
Pada akhirnya, keputusan untuk membentuk Kementerian Kebudayaan harus didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat dan kemampuan pemerintah untuk mengelola sumber daya secara efektif. Jika memang dirasa perlu dan dapat membawa manfaat besar  bagi kebudayaan nasional, maka pembentukan posisi ini layak untuk dipertimbangkan (Sekian).
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
