Mohon tunggu...
Budiman Gultom
Budiman Gultom Mohon Tunggu... Diplomat - Pensiunan ASN

Pensiunan Kementerian Luar Negeri

Selanjutnya

Tutup

Politik

Perlukah Indonesia memiliki Menteri Kebudayaan?

15 Oktober 2024   19:42 Diperbarui: 15 Oktober 2024   19:54 9
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

           Dalam beberapa tahun terakhir, wacana mengenai pembentukan menteri kebudayaan di Indonesia kembali mencuat. Beragam pandangan muncul, baik yang mendukung maupun yang mempertanyakan urgensi posisi ini. Di tengah perdebatan ini, penting untuk mempertimbangkan sejauh mana keberadaan menteri kebudayaan akan bermanfaat dalam memajukan kebudayaan nasional.

Konteks sejarah dan Kebutuhan saat ini.

          Pada masa Orde Baru, Indonesia pernah memiliki menteri kebudayaan danpariwisata yang mengurusi aspek budaya dan pariwisata secara bersamaan. Namun setelah reformasi, urusan kebudayaan dialihkan ke kementerian pendidikan dan kebudayaan. Banyak yang berpendapat bahwa penggabungan ini membuat fokus kebijakan terhadap kebudayaan menjadi kabur, karena kebudayaan harus  bersaing  dengan pendidikan dalam hal prioritas dan alokasi anggaran.

Dengan keberagaman budaya Indonesia yang sangat kaya dan kompleks, mulai dari seni tradisional, bahasa, adat istiadat hingga warisan budaya tak benda, kebutuhan akan kebijakan yang lebih terarah dan terfokus menjadi semakin mendesak. Kebudayaan merupakan identitas bangsa yang harus dijaga dan dikembangkan agar dapat terus relevan di tengah perkembangan zaman.

Manfaat dari pembentukan menteri kebudayaan.

1.Fokus yang lebih jelas : Dengan adanya menteri kebudayaan, urusan kebudayaan akan  memiliki tempat yang lebih sentral dalam pemerintahan. Ini berarti kebijakan yang diambil akan lebih spesifik dan terfokus pada pengembangan, pelestarian, dan promosi kebudayaan.

2.Pengelolaan anggaran yang lebih efisien : Saat ini. anggaran kebudayaan berada di bawah kementerian pendidikan dan kebudayaan. yang terkadang menyebabkan kebudayaan tidak mendapatkan perhatian yang layak. Jika ada menteri kebudayaan, alokasi anggaran bisa lebih spesifik untuk kebudayaan, sehingga program-program yang mendukung pelestarian dan pengembangan budaya dapat lebih maksimal.

3.Peningkatan diplomasi budaya: Kebudayaan adalah salah satu alat diplomasi yang sangat efektif. Dengan adanya menteri kebudayaan, Indonesia dapat lebih fokus pada diplomasi budaya, memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia ke dunia internasional, yang pada gilirannya dapat mengingatkan pariwisata dan citra bangsa.

4.Pelestarian Budaya Lokal : Indonesia memiliki beragam budaya yang terancam punah. Menteri Kebudayaan dapat lebih fokus dalam menjalankan progra pelestarian budaya lokal, bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa warisan budaya ini dapat bertahan dan berkembang.

Tantangan dan pertimbangan.

Namun demikian, gagasan ini tidak tanpa tantangan. Beberapa pihak berpendapat bahwa menambah posisi menteri baru justru dapat membebani anggaran negara. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa jika tidak dikelola dengan baik, pembentukan kementerian kebudayaan justru bisa menambah birokrasi yang tidak perlu.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun