Rizal Ramli Gerah dan Berbalik Jadi Oposisi Pemerintah

Hasil reshuffle Kabinet Kerja jilid kedua mulai menampakkan hasil yang indah. Meski baru hitungan hari pasca penyegaran di tubuh pemerintah, kabar baik bagi dunia usaha telah berhembus dari istana. Adalah Menko Maritim yang baru, Luhut Binsar Pandjaitan yang membawa risalah gembira dari istana.

Pengganti Rizal Ramli itu, mengisyaratkan reklamasi Pulau G berlanjut. Sebelumnya, Rizal Ramli secara sepihak membatalkan reklamasi Pulau yang dikerjakan oleh anak usaha Agung Podomoro Land tersebut. Sontak, keputusan yang terkesan tergesa-gesa dan di luar rekomendasi Komite Gabungan Reklamasi itu menuai protes dari investor dan pengamat ekonomi. Rizal Ramli dianggap merusak iklim investasi dan kepastian bisnis.

Dirut Agung Podomoro Land, Cosmas Batubara berharap agar pemerintah memberikan kepastian iklim positif bagi dunia usaha, terlebih pemerintah sangat ambisius menarik investor asing.  "Teman kami para pengusaha, kalau mau narik pengusaha dari luar untuk investasi, kita di dalam negeri saja butuh kepastian usaha. Hati-hati pemerintah bersikap, perlu berikan iklim usaha baik," ujarnya.

Lain dengan Ahok, Gubernur DKI Jakarta yang mengeluarkan izin reklamasi tersebut berang dan menantang Rizal Ramli. Ahok bahkan besurat kepada Presiden mengenai aksi sepihak Rizal Ramli. Ahok menagih bukti tertulis dari Rizal Ramli jika memang reklamasi Pulau G dibatalkan. Belakangan, beredar dokumen rekomendasi Komite Gabungan Reklamasi yang menunjukkan bahwa memang tidak ada rekomendasi pembatalan reklamasi Pulau G.

Menanggapi kemelut tersebut, Menko Maritim mengaku telah diberi arahan oleh Presiden terkait tugasnya, termasuk soal reklamasi. Dengan nada diplomatis dan nampak berupaya menjaga perasaan Rizal Ramli yang terdepak dari kabinet, Luhut Pandjaitan mengatakan ia akan membahas soal reklamasi dengan stafnya.

Setelah itu, barulah ia memutuskan sesuai arahan awal Presiden. Untuk diketahui, arahan awal Presiden soal reklamasi adalah dengan tegas mengatakan bahwa reklamasi 17 pulau diintegrasikan dengan proyek tanggul raksasa atau NCICD yang dirancang pemerintah pusat.Ini disampaikan oleh Sekretaris Kabinet, Pramono Anung pada tanggal 27April.

Arahan lain yang terkait, agar para meneteri kompak dengan keputusan Presiden-Wapres, termasuk soal mendukung investasi. Ini ditegaskan Presiden ketika mengumumkan reshuffle. Artinya, Presiden melihat selama ini ada pembantunya yang tidak patuh, saah stunya Rizal Ramli yang merusak iklim investasi. Maka wajar, jika Rizal Ramli terdepak dari kabinet.

Angin segar dari istana ini, tentu saja membuat Rizal Ramli gerah. Bagaimana tidak gerah, keputusan yang telah difestivalisasi, tiba-tiba dianulir. Jika ini membuat Rizal Ramli baper, bukan tidak mungkin ekonom ini kembali menjadi oposisi pemerintahan Jokowi.   

Referensi

Bos APLN Minta Kepastian Proyek Reklamasi

Presiden Beri Arahan untuk Luhut, Salah Satunya Soal Reklamasi Pulau G

Reklamasi 17 Pulau Terintegrasi dengan NCICD, Bagaimana Nasib Swasta?