Dunia hiburan telah mengalami perubahan drastis dalam beberapa tahun terakhir. Dimulai dari layar televisi hingga merambah ke platform digital seperti Netflix dan YouTube, pergeseran ini telah menciptakan dinamika yang menggugah perbincangan.
Namun, sorotan semakin tajam ketika KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) mengusulkan penyensoran terhadap platform-platform tersebut. Pertanyaan yang muncul adalah, sejauh mana dinamika ini memengaruhi dan bagaimana permasalahan disensornya Netflix dan YouTube oleh KPI harus dihadapi?
Salah satu alasan yang diajukan oleh KPI untuk menyensor Netflix dan YouTube adalah kemudahan akses yang dimiliki oleh keduanya.
Dalam era digital ini, tak dapat dipungkiri bahwa akses terhadap konten hiburan semakin mudah. Kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja, semua orang dapat menikmati tayangan yang diinginkan.
Masyarakat modern tengah beralih dari media konvensional, seperti televisi dan radio, menuju media digital yang menawarkan kebebasan dalam memilih tontonan. Ini tentunya menjadi tantangan bagi KPI dalam menjaga standar moral dan etika dalam dunia hiburan.
Namun, pandangan mengenai pengawasan media digital ini tidak sepenuhnya diterima oleh semua pihak. Aktivis Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP), Muhamad Heychael, menegaskan bahwa kewenangan mengawasi media digital bukanlah ranah KPI.
Sudah seharusnya kita memahami bahwa media digital dan televisi nasional memiliki karakteristik yang berbeda. Penonton media digital memiliki pilihan lebih besar untuk memilih konten yang ingin mereka konsumsi.
Oleh karena itu, penyamakan antara produk tontonan digital dengan konten televisi nasional tidaklah tepat. Namun, menghadapi dinamika ini, apakah kita benar-benar harus menyensor platform-platform seperti Netflix dan YouTube?
Ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam menjawab pertanyaan ini. Pertama-tama, kebebasan berekspresi dan keberagaman opini harus tetap dijunjung tinggi.
Platform digital memungkinkan berbagai suara dan perspektif diungkapkan, sehingga penyensoran yang terlalu ketat dapat merugikan keberagaman ini.
Oleh karena itu, langkah yang paling tepat adalah memberikan solusi yang seimbang antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap generasi muda.
Selain itu, hal yang perlu diperhatikan adalah tanggung jawab pihak platform dalam mengatur dan menyaring konten. Netflix dan YouTube sebagai penyedia layanan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa konten yang dihadirkan tidak melanggar norma-norma sosial dan etika.
Peningkatan sistem penyaringan dan pemberian label yang jelas terhadap konten yang mengandung unsur-unsur sensitif bisa menjadi langkah awal yang baik.
Perlu diingat bahwa upaya menyensor konten tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Transparansi dalam proses penyensoran harus dijaga dengan baik, sehingga masyarakat tidak merasa adanya pelanggaran terhadap hak asasi mereka.
Proses ini juga harus melibatkan berbagai pihak, termasuk kalangan kreator konten, agar solusi yang ditemukan dapat mencerminkan kepentingan semua pihak.
Dalam menghadapi dinamika dan problematika penyensoran konten di platform digital, solusinya tidaklah hitam-putih. Kebebasan berekspresi dan perlindungan generasi muda adalah dua hal yang saling berseberangan, tetapi perlu diakomodasi secara bijak.
Perlunya keseimbangan ini menuntut kolaborasi antara pemerintah, Kemkominfo, KPI, penyedia layanan, dan masyarakat luas. Dengan begitu, kita dapat menjaga integritas hiburan digital tanpa mengorbankan nilai-nilai penting dalam masyarakat.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
