Jika dilihat kebijakan pemerintah yang diambil saat ini justru sejalan dengan rekomendasi yang diberikan IMF. Berbagai langkah ditempuh pemerintah demi mencapai target APBN sebesar 1.200 triliun.
Mengutip penjelasan dari DR Poppy Ismalina (Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis dari UGM) dari Sekretariat Nasional (Seknas), menjelaskan bahwa penerimaan pajak Indonesia saat ini adalah Rp 350-an triliun. Target yang dipasang oleh Presiden Joko Widodo kenaikan menjadi Rp 1.200 triliun. Karenanya Presiden Joko Widodo merombak struktur gaji pegawai pajak.
“Jokowi juga akan keluarkan peraturan tentang hukum yang mengatur pegawai pajak, akan keluar pekan depan. Jadi, aksi Jokowi dibidang perpajakan lebih radikal ketimbang proposal IMF,” ujarnya.
Menurutnya proposal IMF itu sudah ada dalam butir-butir reformasi pajak dengan target sasaran pajak termasuk di dalamnya value added tax (VAT), pajak pertambahan nilai (PPN) yang melekat pada barang.
“Tidak benar pemerintah Joko Widodo memeras rakyat. Yang dinaikin adalah PPN barang konsumsi kelas menengah. Banyak perusahaan besar nunggak pajak. Jokowi seperti Robin Hood mengambil pajak kelas menengah atas untuk memenuhi Rp 1.200 triliun penerimaan pajak,” jelasnya.
[caption id="attachment_418080" align="aligncenter" width="483" caption="Indonesia dan Dilema IMF"]
Saya ingin mengutip sedikit rekomendasi oleh mbahnya para Keynesian, JM Keynes.
Keynes recommends that,during periods of recession, Congress (pemerintah) should increase government spending in order to “prime the pump” of the economy. At the same time, he recommends, Congress should decrease taxes in order to give households more disposable income with which they can buy more products. Through both methods of fiscal policy, the increase in aggregate demand stimulates firms to increase production, hire workers, and increase household incomes to enable them to buy more.
Menurut JM Keynes, jika pemerintah ingin meningkatkan belanja untuk menstimulus ekonomi, tidak perlu dengan menaikkan pajak, justru dengan menurunkan. Nah terus rekomendasi IMF dan langkah pemerintah ini kira-kira pemikian ekonomi dari mana? Langkah seperti ini lebih mirip pemikiran Sosialis yang tumbuh subur di negara Eropa terutama Perancis, dimana pemerintah mendistribusikan kekayaan dari si kaya ke si miskin melalui sistem perpajakan dan jaminan sosial.
[caption id="attachment_418079" align="aligncenter" width="320" caption="Indonesia dan Dilema IMF"]
Jargon gagah yg dikumandangkan Pak Jokowi ketika KAA yang lalu jadi terkesan politis mengingat kebijakan yang diambil pemerintah justru sejalan dengan pemikiran IMF.