Dalam batas tertentu, proyek dibolehkan mempekerjakan subkontraktor. Itu pun harus seizin Pejabat Pembuat Komitmen (PPK/bohir).
Sebagian kontraktor kecil tidak mengerjakan langsung keseluruhan proyek. Ia tidak memiliki SDM memadai, meski dokumen penawaran lelang mencantumkan daftar personil dan peralatan lengkap sesuai persyaratan lelang.
Caranya, ia menawarkan kepada subkontraktor bawah tangan untuk mengerjakan seluruh pekerjaan fisik. Harga borongan tenaga saja berkisar 20 persen dari nilai kontrak setelah dipotong pajak-pajak (PPh 10% dan Pajak Penghasilan 2%).
Dugaan saya, awalnya kontraktor mengajak calon subkontraktor (pemborong) untuk menaksir harga. Kemudian pemborong tersebut kegeeran, yakin akan mendapatkan pekerjaan itu
Namun, dalam perjalanan muncul grup lain dengan harga borongan lebih murah. Jadi, kontraktor memilih grup terakhir. Dasar pertimbangannya, pengalaman kerja sama dengan mereka atau referensi dari sesama kontraktor selain harga.
Muncul perselisihan, sehingga terjadi kekacauan pada proyek baru dimulai. Sampai artikel ini ditulis, konon sedang dilakukan perdamaian antar grup pekerja.
Praktik pemborongan secara bawah tangan dari kontraktor lazim terjadi. Kontraktor tidak pusing dengan pengelolaan tenaga kerja. Ia cukup menyediakan bahan dan komitmen pembayaran upah. Pemborong tenaga yang bekerja.
Lebih parahnya, kontraktor melimpahkan seluruh pekerjaan kepada pemborong. Penanda tangan kontrak memberikan 75-85 persen dari nilai bersih proyek kepada pemborong.Â
Maka pemborong menyelesaikan pekerjaan sampai 100 persen, kontraktor hanya duduk-duduk tanpa bekerja. Ia hanya perlu memikirkan modal kerja dan keuntungan.
Penjual Bendera dan Rolex
Penjual bendera dan umbul-umbul perayaan 17 Agustusan di seberang menghampiri. Memesan kopi dan ikut nongkrong.
"Sepi. Beda jauh dengan tahun lalu," tanpa nada mengeluh.
