Putusan MKMK bisa jadi mengembalikan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi, tapi bak drama penuh konflik ia meninggalkan sejumlah tanya di benak.
Selasa (07/11/2023) Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK.
Dissenting opinion (pendapat berbeda) disampaikan anggota MKMK, Bintan R. Saragih. Menurutnya, ipar Jokowi tersebut dijatuhkan sanksi "diberhentikan dengan tidak hormat."
Sanksi diberikan setelah terbukti paman dari Gibran Rakabuming Raka itu melakukan pelanggaran berat, terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi.
Melanggar pinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, independensi dan kepantasan dan kesopanan, kata Ketua MKMK Jimly Asshidiqqie.
Putusan MKMK bisa jadi dapat mengembalikan kepercayaan publik, yang sempat anjlok lantaran "perkara 90."
Putusan MK no 90/PUU/XXI/2023 membuka jalan bagi Gibran Rakamubing Raka (36), yang sedang menjabat selama 3 tahun sebagai Wali Kota Solo, untuk mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024.
Bisa mencalonkan diri berkat klausul, "seseorang berusia sedikitnya 40 tahun, atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah, dapat mendaftarkan diri sebagai capres-cawapres."
Perkara 90 telah menuai polemik di ruang publik. MKMK pun dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi demi menegakkan martabat dan kode etik hakim konstitusi.
Hasilnya, MKMK memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK. Tidak sebagai hakim konstitusi.
Putusan MKMK tidak menyentuh perkara 90. Menurut Jimly Asshidiqqie, MKMK tidak berwenang menilai keputusan MK no 90/PUU/XXI/2023.
Tidak diutak-atik, meskipun ada pelanggaran berat terkait terbitnya putusan no 90 yang memuluskan jalan Gibran ke panggung Pilpres 2024. Putusan yang cacat hukum, menurut sebagian pakar.
Saya kira, sekaliber Anwar Usman memahami bahwa dalam proses terbitnya putusan 90 terjadi penyimpangan etik dan keberpihakan. Namun ia mengabaikannya.
Pelanggaran berat kode etik, integritas, prinsip keberpihakan mungkin tidak dilakukan sendiri oleh paman dari Gibran itu.
Atau ada pihak (-pihak) yang mempengaruhi nurani Anwar Usman dalam mengambil keputusan penting. Atau ada hubungan istimewa yang membuatnya berani melanggar kode etik juga integritas. Atau ada janji-janji politik. Atau dan atau lainnya.
Putusan MKMK memberikan kejelasan bahwa sang paman telah melakukan kesalahan fatal. MKMK pun memecatnya sebagai ketua MK. Itu terang benderang.
Hal masih menjadi misteri adalah, apa yang sesugguhnnya telah terjadi, sehingga Anwar Usman berani mempertaruhkan integritasnya lalu melanggar kode etik hakim konstitusi?
Saya seolah sedang membaca satu kisah atau menonton sebuah pertunjukan yang penuh drama. Konflik tinggi mengundang emosi ditutup dengan satu penyelesaian terang benderang. Melegakan.
Namun di balik itu rahasia masih belum terungkap, siapa aktor yang menyebabkan sengketa? Apakah inisiatif Anwar Usman sendiri?
Seorang kawan mengatakan, sidang etik MKMK terhadap hakim Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah drama dengan ending menggantung. Penuh teka-teki menggelitik.
Pada akhir babak para penonton dibuat menebak-nebak, siapakah para pihak yang memengaruhi keputusan Anwar Usman sehingga ia berani melanggar kode etik?
Mari kita tonton pertunjukan drama selanjutnya. Jangan lupa, siapkan popcorn!
