Putusan MKMK tidak menyentuh perkara 90. Menurut Jimly Asshidiqqie, MKMK tidak berwenang menilai keputusan MK no 90/PUU/XXI/2023.
Tidak diutak-atik, meskipun ada pelanggaran berat terkait terbitnya putusan no 90 yang memuluskan jalan Gibran ke panggung Pilpres 2024. Putusan yang cacat hukum, menurut sebagian pakar.
Saya kira, sekaliber Anwar Usman memahami bahwa dalam proses terbitnya putusan 90 terjadi penyimpangan etik dan keberpihakan. Namun ia mengabaikannya.
Pelanggaran berat kode etik, integritas, prinsip keberpihakan mungkin tidak dilakukan sendiri oleh paman dari Gibran itu.
Atau ada pihak (-pihak) yang mempengaruhi nurani Anwar Usman dalam mengambil keputusan penting. Atau ada hubungan istimewa yang membuatnya berani melanggar kode etik juga integritas. Atau ada janji-janji politik. Atau dan atau lainnya.
Putusan MKMK memberikan kejelasan bahwa sang paman telah melakukan kesalahan fatal. MKMK pun memecatnya sebagai ketua MK. Itu terang benderang.
Hal masih menjadi misteri adalah, apa yang sesugguhnnya telah terjadi, sehingga Anwar Usman berani mempertaruhkan integritasnya lalu melanggar kode etik hakim konstitusi?
Saya seolah sedang membaca satu kisah atau menonton sebuah pertunjukan yang penuh drama. Konflik tinggi mengundang emosi ditutup dengan satu penyelesaian terang benderang. Melegakan.
Namun di balik itu rahasia masih belum terungkap, siapa aktor yang menyebabkan sengketa? Apakah inisiatif Anwar Usman sendiri?
Seorang kawan mengatakan, sidang etik MKMK terhadap hakim Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah drama dengan ending menggantung. Penuh teka-teki menggelitik.
Pada akhir babak para penonton dibuat menebak-nebak, siapakah para pihak yang memengaruhi keputusan Anwar Usman sehingga ia berani melanggar kode etik?
