Ketika Sekolah Hanya untuk Warga Mampu

Tanggal 1 Syawal 1444 Hijriyah. Hari pertama Idulfitri keluarga besar berkumpul. Makan hidangan lebaran. Bersilaturahmi. Sebagian melampiaskan rasa rindu satu sama lain setelah lama tidak bertemu.

Di tengah kegembiraan, anak gadis saya berseru, "Regina lewat di depan rumah. Lucu, pakai pita rambut warna kuning. Panggil ya?"

Tanpa menunggu persetujuan, ia menjemput gadis kecil itu. Membawa ke meja besar di mana terletak beragam hidangan lebaran.

"Makan ya? Pasti belum sarapan. Ketupat pakai rendang atau opor? Atau campur?"

Baca juga: Chill & Heal yang Santai, Menenangkan, dan Murah Meriah

Regina hanya tersenyum. Ia tinggal di rumah kontrakan. Maksudnya, rumah dengan deretan kamar yang masing-masing berukuran 2X5 meter persegi atau lebih sedikit.

Penyewanya biasanya pekerja informal. Tinggal sendiri ataupun bersama keluarga. Regina tinggal bersama bapak, ibu, dan kakaknya. 

Bapaknya bekerja serabutan. Kadang para tetangga menggunakan tenaganya untuk membetulkan genteng atau memangkas rumput halaman. Di luar itu tidak diketahui persis pekerjaan sesungguhnya.

Usianya kira-kira 9-10 tahun. Putus dari sebuah sekolah swasta di kelas 3 SD. Katanya, tidak ada bangku.

Seorang kerabat berbisik, sebetulnya bapaknya gagal memenuhi kewajiban membayar biaya ulang ketika kenaikan kelas. Tidak mampu membeli bangku! Terinformasi, sekolah swasta tersebut juga memungut iuran SPP agar pendidikan berlanjut.

Baca juga: Edisi Tak Mudik: Surat untuk Dua Kampung Halaman

Kakaknya, gadis berusia 13 tahun, juga putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah (SMP).

Baca juga: Usai Idulfitri Santap Menu Vegetarian Harga Murah

Jadi, di dalam keluarga perantau itu terdapat dua anak putus sekolah.

Saya menyekat persoalan Regina dan kakaknya pada faktor ekonomi dengan mengabaikan perkara lain. Itu butuh observasi tersendiri.

Dari kisah sepintas, diperkirakan atau ditarik simpulan sementara bahwa mereka putus sekolah sebab ketiadaan biaya. Ketidakberdayaan ekonomi menjadi kendala mengikuti pendidikan.  

Kenapa tidak dipindahkan ke sekolah negeri? Bukankah pendidikan di sekolah negeri sekarang tidak memerlukan biaya (uang pangkal, biaya pendaftaran ulang, SPP)?

Sampai titik itu saya tidak mengorek keterangan lebih lanjut, misalnya dengan bertanya kepada keluarganya.

Persoalannya, pendidikan menjadi sangat mahal bagi mereka. Memerlukan persiapan dan persediaan finansial tidak sedikit. Saya kira di luar sana masih banyak anak usia sekolah yang senasib dengan Regina.

Di dalam pikiran sekilas yang naif saya menafsirkan: ternyata sekolah hanya untuk warga mampu.

Tapi lupakan sejenak anggapan apa adanya tersebut. Saya lebih tertarik memikirkan solusi yang mungkin bisa dilakukan terkait anak putus sekolah.

• Membaca bahwa tahun 2021 Kemendikbudristek meluncurkan Ayo Kursus, dengan Program Kecakapan Kerja (PKK) dan Program Kecakapan Wirausaha (PKW). Solusi gratis bagi anak putus sekolah melanjutkan kegiatan belajar mereka (kemendikbud.go.id/ayo kursus/).
• Meneruskan informasi tentang kebijakan bantuan dana pendidikan, pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin, program bantuan siswa miskin (BSM), dan seterusnya. Bagi sebagian "kontraktor", alias pengontrak rumah petak, soal domisili yang berbeda dengan alamat tertera di kartu identitas menjadi kendala.
• Mencari pihak dermawan yang bersedia menjadi orangtua asuh atau menyediakan bantuan.

Demikian pokok pikiran. Mesti diolah lebih lanjut agar bisa dilaksakan, sekaligus memupus anggapan bahwa sekolah hanya untuk warga mampu.

Boleh jadi sidang pembaca punya cara-cara lebih baik mengurangi jumlah anak putus sekolah.

Tanpa bermaksud pamer, keluarga besar saya melakukan langkah kecil untuk keluarga Regina. Ada yang mau gabung?

Selamat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2023