Ganjar Pranowo yang Dikucilkan sebab Aktivitasnya di Medsos

Ganjar Pranowo tidak diundang dalam acara internal PDI-P di Semarang. Pengucilan itu terkait aktivitasnya di media sosial yang dianggap berseberangan dengan kebijakan partai.

Bisa jadi juga, para petinggi partai banteng itu menganggap kegiatan tersebut telah menaikkan rating Gubernur Jateng sehingga melampaui elaktibilitas Puan Maharani.

Kader PDI-P yang juga Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo tidak diundang dalam acara soliditas partai menuju Pemilu 2024 di Semarang, Sabtu (22/5/2021). Atas ketidakhadirannya Ganjar membenarkan. Ia tidak diundang. Susunan program acara (round down) menyatakan: kehadiran kepala daerah dan wakil kepala daerah se-Jateng, kecuali Gubernurnya.

Ketua DPP PDI-P Jawa Tengah, Bambang Wuryanto menganggap Ganjar berambisi untuk maju dalam Pilpres 2024. Aksi Gubernur Jawa Tengah itu dinilai berseberangan dengan kebijakan partai.

Bahkan Puan Maharani dalam kesempatan pengarahan internal partai itu menyindir, bahwa sosok yang pantas menjadi capres adalah orang yang bekerja di lapangan, bukan di media sosial. Sebaliknya, Puan mengakui bahwa pada zaman sekarang diperlukan medsos demi mendukung perjuangan seorang pemimpin.

Boleh jadi, pengucilan Ganjar merupakan perwujudan dari kegelisahan sebagian petinggi partai banteng dalam merespons sepak terjang kadernya itu di media sosial. Hal itu patut diduga, bila dikaitkan dengan hasil survei Februari 2021, Lembaga Survei Indonesia (LSI) menempatkan Ganjar Pranowo pada peringkat yang melampaui Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani.

Berkenaan dengan hitung-hitungan kontestasi dalam bursa capres 2024 itu, Ganjar tidak berkomentar apapun. Artikel ini tidak hendak mengulas pergulatan tersebut.

Sebetulnya, bagaimana sih kelaziman Kepala Daerah dalam bermedia-sosial?

Medsos sebagai New Media

Teknologi internet telah melahirkan new media dengan keunggulan kecepatan informasi dan sifatnya yang interaktif. Maka dalam dunia maya, tumbuh media sosial seperti: Facebook, Twitter, YouTube, dan seterusnya.

Pada perkembangan berikutnya, media tersebut digunakan sebagai alat untuk memberitakan kebijakan publik. Media untuk mengekspresikan eksistensi diri itu berkembang menjadi alat berpengaruh dalam iklim politik.

Media sosial merekrut banyak pengguna dalam sebaran luas. Kekuatan inilah yang kemudian dilirik oleh berbagai pihak untuk mengutarakan gagasan-gagasan politiknya.  

Instrumen ini berperan dalam menarik perhatian pengguna media sosial lewat yang mereka bagikan (Natalie Stroud, Peneliti Ilmu Komunikasi, University of Texas, Austin).

Kemudian medsos berpengaruh dalam proses perubahan sosial dan digunakan sebagai alat komunikasi dan sosialisasi politik (kampanye, propaganda, advertensi). Bagaimanapun, medsos menyediakan sumber sekaligus ruang pertukaran informasi yang berkolerasi dengan elektabilitas, kontestasi, dan peraihan kemenangan dalam sebuah pemilu.

Jadi medsos menjadi pilihan bagi pemimpin publik untuk menjalankan fungsi komunikasi dan sosialisasi politik.

Apakah itu dalam rangka pekerjaan yang melekat pada jabatannya, atau merupakan upaya personal branding dalam rangka kontestasi politik? Pilihan itu adalah persoalan lain.

Bottom line yang hendak saya utarakan: media sosial sudah menjadi instrumen komunikasi dan sosialisasi yang lazim pada zaman sekarang, termasuk bagi Kepala Daerah.

Aktivitas Ganjar di Media Sosial

Sebelum menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar kerap beraktivitas di media sosial. Ia sadar, bahwa media sosial merupakan media alternatif untuk menyampaikan beragam informasi, dari mulai aktivitas pribadi, informasi seputar tugas saat terjun langsung ke lapangan, dan kebijakan publik yang mesti segera disosialisasikan.

Ganjar memanfaatkan media sosial sebagai kanal aduan warga, termasuk menyebarkan nomor WA dan layanan darurat bebas pulsa untuk memudahkan komunikasi dengan masyarakat.

Dengan pembawaan merakyat, santai, dan penuh canda, tidak mengherankan jika akun Ganjar di Facebook (786 ribu orang menyukai), Instagram (3,4 juta pengikut), Twitter, hingga YouTube (928 ribu subscribers) dibanjiri pengikut. Barangkali inilah yang menimbulkan rasa iri pada sebagian pihak.

Ganjar Pranowo tidak sendiri. Beberapa Kepala Daerah lain memanfaatkan media sosial sebagai kanal alternatif dalam menjalankan fungsi komunikasi dan sosialisasi politik, yaitu untuk berbagi informasi, berinteraksi dengan publik, juga mempengaruhi opini masyarakat. Mereka adalah: Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat), Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jawa Timur), Emil Dardak (Wagub Jatim), Bima Arya (Walikota Bogor), dan sebagainya.

Simpulan

Perkembangan mutakhir menyatakan, media sosial menandai lahirnya wahana pendukung kecepatan informasi yang sangat interaktif. Suka tidak suka, banyak orang mesti beradaptasi dengan pertumbuhan tersebut, termasuk pejabat publik.

Beberapa kepala daerah memanfaatkan keunggulan medsos untuk melontarkan komunikasi dan sosialisasi politik tentang kebijakan publik. Kecepatan dan kekuatan interaksi media sosial menjadi keuntungan.

Akan tetapi kita tidak dapat memungkiri, bahwa instrumen itu juga dimanfaatkan oleh sebagian pihak untuk kepentingan kontestasi politik, seperti menaikkan elektabilitas.

Ganjar Pranowo adalah orang atau pejabat publik yang mampu memaksimalkan keunggulan media sosial, dalam rangka menyampaikan kebijakan kepada dan sekaligus menampung aduan-aduan dari masyarakat yang dipimpinnya.

Dengan demikian, media sosial sudah merupakan kelaziman bagi kepala daerah. Tanpa itu, ia akan ketinggalan gerbong kemajuan zaman. Ia digunakan oleh Kepala Daerah atau Pejabat Publik yang terbiasa dengan keterbukaan, kritik, dan masukan dari publik.

Barangkali para banteng yang mengucilkan Ganjar terkungkung oleh sekat-sekat feodal. Mereka hanya merumput di halaman rumahnya saja.

Mainnya kurang jauh sih!

Sumber rujukan: 1, 2, 3, 4, 5