Saat Hendak Menyampaikan Kritik dan Masukan tanpa Cukup Bukti

Oknum penerima tersebut biasanya meliputi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) beserta jajarannya, Panitia Lelang, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), dan Pemeriksa.

Dua hal tersebut tergolong dalam korupsi proyek yang diongkosi oleh APBN atau APBD. Modus suap-menyuap dan gratifikasi berjalan bersisian dengan perbuatan curang lainnya.

Praktik Korupsi dalam Pengadaan

Pengadaan barang dan jasa pemerintah berlangsung melalui kanal Pengadaan Langsung (PL), Lelang (tender), dan mekanisme lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

PL dan tender sejatinya dilaksanakan secara transparan dengan prinsip fairness yang diatur dalam ketentuan yang rumit. Maka proses pengadaan bisa diikuti oleh siapa saja yang memenuhi peraturan.

Praktiknya, saringan amat rapat itu dapat ditembus dengan "teknik tertentu" oleh oknum pemborong.

Kedekatan Hubungan

Di lingkungan Pemda, dikenal suatu aturan tidak tertulis, bahwa pemborong putra daerah diprioritaskan untuk mendapatkan kue APBD setempat.

Aroma suap-menyuap dan gratifikasi menguar di sekitar hubungan itu. Pemborong berlomba-lomba melakukan pendekatan kepada pejabat penentu proyek. Maka tidak mengherankan, jika di antara pemborong terdapat teman dekat atau kerabat sang pejabat.

Pengadaan Langsung

Metode PL paling banyak ditawarkan, meliputi proyek bernilai maksimum Rp 200 juta dan Rp 50 juta untuk konsultan (keadaan sampai akhir tahun 2018). Dipahami, melalui proyek bernilai kecil, pemerintah hendak memakmurkan pengusaha UMKM lokal.