Mohon tunggu...
Game Changer
Cerita Pemilih
Analisis Sosok
Fiksiana
Cerbung Cerpen Horor Puisi Roman
Halo Lokal
Bandung Joglosemar Makassar Medan Palembang Surabaya
Humaniora
Bahasa Filsafat Pendidikan Seni Sosbud
Inovasi
Gadget Nature Otomotif
Lyfe
Beauty Book Diary Film Games Healthy Hobby Home Humor Love Music Parenting Worklife
Money
Entrepreneur Financial
New World
Artificial intelligence Cryptocurrency Metaverse NFT
Olahraga
Atletik Balap Bola Raket
Ruang Kelas
Ilmu Alam & Tekno Ilmu Sosbud
Travel Story
Foodie Trip
Video
Vox Pop
Hukum Kebijakan Politik
Lagi Rame!
Menertibkan Truk Besar agar Lalu Lintas Berjalan Lancar
Nasib Truk Odol, Maju Kena Mundur Kena
Bahaya Nyata Truk Kelebihan Muatan
Sebuah Usul Permasalahan Truk ODOL
UN Mau Diadakan Lagi, Demi Siapa?
Mencari Jalan Tengah Peternak Buang Susu dan Impor Susu
Kamu pasti suka!
Budi Susilo
Budi Susilo Mohon Tunggu... Lainnya - Bukan Guru

Nulis yang ringan-ringan saja. Males mikir berat-berat.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Fahri dan Fadli Memperoleh Bintang Mahaputera Nararya, Kok Bisa?

12 Agustus 2020   13:45 Diperbarui: 12 Agustus 2020   13:43 239
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi tata urutan peraturan perundang-undangan (dokpri)
Ilustrasi tata urutan peraturan perundang-undangan (dokpri)
Ilustrasi tata urutan peraturan perundang-undangan (dokpri)
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik
Wakil Ketua DPR selaku Pimpinan Sidang Fahri Hamzah (kiri) berbincang dengan Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kanan) saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019). Pemerintah dan DPR menyepakati pengesahan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dihadiri oleh 80 orang anggota DPR.(ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)
Ilustrasi Twitter Warganet (dokpri)

Sumber rujukan: 1, 2, 3, 4, 5,
6. Frans Magnis Suseno. Etika Politik, Jakarta: Gramedia, 1994
7. Riswandha Imawan "Menciptakan Birokrasi yang Responsif untuk Pembangunan Martabat Manusia" dalam Sofian Efendi dkk. Membangun Martabat Manusia,.Jakarta: UGM Press, 1996.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  2. 1
  3. 2
  4. 3
LIHAT SEMUA
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
TAG

bintang mahaputera nararya

jokowi

fahri hamzah

fadli zon

kpb

politik
Daftarkan email Anda untuk mendapatkan cerita dan opini pilihan dari Kompasiana
icon
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Batalkan Laporkan
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Akun Terverifikasi
Diberikan kepada Kompasianer aktif dan konsisten dalam membuat konten dan berinteraksi secara positif.
Pelajari selanjutnya.