Dengan adanya sistem yang kompleks seperti di atas, maka mustahil dapat ditemui suatu bangunan milik pemerintah bisa ambruk.
Syarat-syarat administratif yang birokratis, parameter yang jelas dan jenjang pengawasan yang bertingkat-tingkat sulit ditemukan celah-celah untuk "menyunat" bagian proses konstruksi demi memperkaya diri.
Dalam kasus ambruknya gedung pemerintah di atas: Konsultan Perencana harus diperiksa kebenaran perencanaannya; Kontraktor Pelaksana diperiksa kesesuaian pelaksanaan dengan rencana, gambar-gambar, spesifikasi; PPK memiliki penjelasan teknis dan administratif terkait perencanaan dan pelaksanaan; Konsultan Pengawas mempunyai cukup bukti atas pengawasan yang dilakukan; P2HP telah melakukan fungsi pengawasan mewakili pemerintah; Tingkat pemeriksaan Inspektorat dan BPK.
Perbuatan curang itu hanya bisa terjadi ketika terjadi persekongkolan jahat antar pihak berperan dalam proses pembangunan gedung milik pemerintah. Adalah kemungkinan yang sulit bila salah satu pihak melakukannya sendirian.
