Konflik organisasi ternyata tidak pandang bulu kemana dia akan hinggap untuk memberi ujian bagi para pengurus dan simpatisan organisasi tersebut.
Tidak terkecuali organisasi profesi guru yang tertua di tanah air PGRI mendapat ujian dari internal organisasi.
Kabar menghebohkan terjadi dimana tanpa sepengetahuan PB.PGRI pusat dibawah pimpinan Prof. Dr. Unifah Rosyidi M.Pd berlangsung Munas PB.PGRI di Surabaya.
Kongres luar biasa yang berlangsung di kota surabaya di hadiri perwakilan 3 Provinsi dan 5 perwakilan Kabupaten. Yang pada akhirnya kepengurusan daerah tersebut di bekukan PB PGRI Pusat.
Adapun 3 provinsi tersebut Sumatera Utara, Riau dan Jawa timur. Serta 5 Kabupaten yang dibekukan Kabupaten Banyuwangi, Kota Probolinggo, Kabupaten Sumenep, dan Kabupaten Pemekasan (Provinsi Jatim), serta Kota Tebing Tinggi (Provinsi Sumut).
Sangat disayangkan hal ini bisa terjadi organisasi guru yang seharusnya menjadi teladan harusnya dijaga dengan baik dan bisa memberikan contoh yang baik pula.
Semoga kejadian ini tidak berulang dan pengurus yang tidak taat aturan main organisasi setelah dibekukan sebaiknya melakukan perbaikan internal dan kembali menjadi pengurus yang sejalan dengan yang ada saat ini.
Dinamika yang ada seharusnya bisa di selesaikan dengan aturan organisasi dan tempat yang disediakan bukan melakukan hal-hal di luar kewajaran sehingga menimbulkan konflik organisasi.
Kami sebagai guru yang butuh pengayoman dari organisasi profesi guru tertua ini dalam hal menyelesaikan persoalan guru yang begitu kompleks.
Kejadian dimana ada benih-benih konflik yang di munculkan ini sungguh menyakiti hati para guru.
Stop membuka ruang perpecahan, karena guru mempunyai banyak persoalan.
Adapun persoalan pendidikan begitu kompleks dimana guru memiliki peran penting didalamnya.
1. Kesejahteraan yang belum tercapai
Guru masih menjadi profesi yang belum menjadi prioritas di negeri ini hal ini terlihat dari masih rendahnya gaji guru di Indonesia di bandingkan beberapa negara di Asean.
Pendapatan yang masih begitu jauh berbeda antara guru berstatus PNS dan honorer mempengaruhi kinerja para guru di lapangan.
Namun hal tersebut tidak menjadi penghalang untuk guru terus bersemangat mendidik anak negeri.
Pengurus PGRI manjadi garda terdepan yang memperjuangkan kesejahteraan guru yang sudah lama menjadi persoalan.
Jangan menambah persoalan baru dengan adanya konflik organisasi karena hal tersebut akan merusak produktifitas para pengurus untuk berjuang menyuarakan kesejahteraan guru.
2. Peningkatan kompetensi guru
PGRI menjadi mitra kementerian pendidikan untuk meningkatkan kualitas guru-guru Indonesia.
Berbagai program sudah dilaksanakan dan sedang berjalan jangan sampai upaya memunculkan konflik organisasi merusak program yang sudah berjalan dengan baik.
Peningkatan kompetensi guru menjadi hal yang harus dipikirkan bersama dan organisasi profesi seperti PGRI menjadi wadah yang diharapkan memiliki kontribusi maksimal.
Jangan pernah ada hal-hal yang menyebabkan hancurnya organisasi ini karena sekali ada peluang konflik terjadi maka sulit untuk menyatukan organisasi ini kembali.
3. Kualitas pendidikan yang belum merata
Kita dapat melihat perbedaan yang begitu mencolok kualitas pendidikan di ibukota provinsi dengan yang berada di pedalaman daerah.
Berbagai faktor penyebab hal ini terjadi dan ini menjadi persoalan bersama yang harus di selesaikan.
PGRI memiliki peran penting untuk menyuarakan pemerataan pendidikan di negeri ini. Semoga PGRI tidak rusak karena ego sebagian pengurus.
***
Apapun yang terjadi di tubuh PGRI kami para guru tidak begitu memahami bukan karena kami tidak peduli karena kami sedang berjuang untuk terus membina generasi bangsa di bangku sekolah.
Jadi kami para guru sangat mengharapkan jangan lagi ada pihak-pihak yang mencoba menguji PGRI dengan berusaha melakukan manuver-manuver yang membahayakan organisasi.
Semoga PB. PGRI tetap solid organisasi guru menjadi teladan di negeri ini, untuk pengurus PB. PGRI pusat kasih faham cara meredam konflik organisasi.
Salam
