Keempat, banyak imigran.
Papua merupakan daerah yang paling luas di Indonesia, tapi penduduk asli Papua tidak banyak dan sumber daya alam mereka tidak terkelola dengan baik. Program pemerataan penduduk membuat pemerintah Indonesia mengirim penduduk daerah padat ke Papua. Namun kedatangan orang luar ini bisa memanfaatkan sumber daya alam mereka. Dari sini, mereka merasa terganggu dengan kehadiran imigran tersebut.
Selain itu, pendukung kemerdekaan Papua berpendapat bahwa pemerintah Indonesia dianggap gagal melindungi hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan karena terdapat laporan-laporan yang mencakup kasus-kasus pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan berpendapat bahwa pemerintah harus memberikan perlakuan yang adil dan setara terhadap warga negara termasuk di Papua itu sendiri.
Selain itu, eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan nasional dan internasional telah merugikan masyarakat Papua karena tidak memberikan manfaat ekonomi yang merata. Maka dari itu Papua ingin mengelola dan mengontrol sumber daya alam mereka sendiri tanpa campur tangan pemerintah.
Kapan mereka mulai mimpikan kemerdekaan?
Adanya gerakan pemisahan diri oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah akibat korban "janji (palsu) kemerdekaan" yang ditanamkan oleh kolonial Belanda, terutama paska Konferensi Meja Bundar (KMB).
Janji usang kolonial Belanda ini diteruskan ke sebagian masyarakat Papua dari generasi ke generasi sejak  sekitar setengah abad silam.
Indonesia memang sudah merdeka sejak 1945, namun KMB empat tahun sesudahnya mengecualikan Papua dari wilayah Indonesia. Belanda masih tetap bercokol di Bumi Cenderawasih dan menamai Kawasan itu sebagai Nederland Nieuw Guinea (Nugini Belanda).
Namun semangat kemerdekaan dari bekas jajahan Belanda lainnya terlalu kuat untuk ditangkal dan akhirnya menular ke Papua.
Para pemuda Papua terdidik bergerak mendirikan Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII) dan Komite Indonesia Merdeka (KIM) yang pro Indonesia. Dua organisasi ini menjadi ancaman nyata bagi kekuasaan Belanda di Papua.
Untuk menandingi pengaruh nasionalisme Indonesia yang diusung PKII dan KIM, pemerintah Belanda tancap gas menumbuhkan nasionalisme Papua. Gerakan Persatuan Nieuw Guniea didirikan dan disemarakkan dengan pembentukan belasan partai politik.