Pernyataannya dikutip klikanggaran.com, "Saya ngomong apa adanya, sekarang orang lagi waah, Anies Anies Anies, pertanyaannya, apa prestasi Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta? Coba lihat, banjir, semalam orang pada maki-maki semuanya, saya juga kena semalam, mana? Lihat itu, apa, polusi udara, salah satu kota paling kotor di dunia, polusi is Jakarta.
Tentangan juga datang dari parpol lawan, tentu saja.
Walaupun bagi Nasdem dan PKS Anies adalah gubernur dengan prestasi membanggakan dan keren, tapi dipandang sosok yang biasa-biasa oleh koalisi seberang.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mempertanyakan prestasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang saat ini disebut sebagai calon presiden potensial.
Sementara Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyebut capres dari Partai Nasdem Anies Baswedan tak begitu istimewa.
Mohamad Guntur Romli pun menyoroti bagaimana ibu kota kembali diserang oleh banjir, salah satu bagian dari permasalahan primer DKI Jakarta. Menurut Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini, selama lima tahun, Anies telah gagal karena hanya menggunakan teori saja. (wartaekonomi.co.id)
Isu Korupsi
Hops.id mengabarkan, Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas berkata bahwa pemeriksaan Anies Baswedan murni sebagai upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK atas dugaan korupsi penyalahgunaan anggaran penyelenggaraan Formula E dan penyalahgunaan wewenang sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Menurutnya, penyelidikan itu dilakukan atas dasar bukti yang telah didapat sekaligus membantah adanya politisasi yang dilakukan oleh PDIP dan PSI. Jadi sangat berpotensi Anies ditetapkan sebagai tersangka atas kasus Formula E.
Liputan6.com menulis, anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Anthony Winza Probowo menjelaskan alasan penolakan PSI terhadap Pertanggungjawaban Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas Pelaksanaan APBD (P2APBD) DKI Jakarta 2021.
Anggota Komisi B sekaligus Anggota Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta ini juga menjabarkan alasan-alasan utama Fraksi PSI DKI Jakarta menolak P2APBD. Antara lain, Anthony menyebut bahwa ada puluhan temuan Badan Pengelola Keuangan yang menjadi indikasi adanya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran di 2021. Bahkan, menurut Anthony ada kelebihan bayar hingga ratusan miliar.
