Bunglon Politik di Pemalang

 Salah satu kaos yang dipakai oleh pejabat di Pemalang yang berwarna hijau 

Pemalang - Politik lokal di Kabupaten Pemalang pada dua periode 2010 - 2015 dan 2015 -2020, dipimpin Bupati yang di usung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Tentunya dengan di bawah kepemimpinannya, warna merupakan salah satu simbol yang menonjol selama masa kepemimpinan tersebut. Merah yang melambangkan warna milik PDIP memberi warna dominan di Kabupaten Pemalang.

Mulai dari Kantor Bupati Pemalang sampai Balai Desa se Kabupaten Pemalang. Mulai dari kaos sampai taplak meja pun merah warnanya. Dominasi warna merah terasa kental sekali.

Dalam helatan Pilkada serentak 2020 kemarin, pasangan yang diusung oleh PPP - Gerindra mampu mengalahkan pasangan yang diusung oleh PDIP-Golkar-Nasdem dan pasangan yang diusung PKB-PKS.

Dalam masa kampanye diusung tagline "Ganti Warna" oleh para partai pengusung.

Dengan kemenangan ini apakah benar "Ganti Warna" ? Ternyata hal tersebut suatu keniscayaan, ganti warna secara harafiah.

Mulai dari Kantor Bupati Pemalang sudah di dominasi warna hijau, sampai kaos yang dipakai oleh para pejabat sampai pegawai didominasi warna hijau.

Lantas, apakah sudah tercapai ganti warna bagi masyarakat?

Bagi para politisi Bunglon tentunya tagline ganti warna sudah berhasil. Elite politik partai pengusung berlomba lomba bak pahlawan (walaupun kesiangan) seakan akan telah memperjuangkan aspirasi masyarakat Pemalang.

Pertanyaan mendasarnya apakah ini yang diharapkan oleh masyarakat Pemalang. Ternyata bukan masyarakat butuh perubahan yang lebih baik, layanan publik yang lebih baik, pembangunan yang berpihak pada masyarakat, pembangunan tidak hanya proyektable saja.

Banyak harapan masyarakat terhadap birokrasi baru, tetapi lebih mengharapkan kerja
pelayanan publik yang prima. Aparatur Sipil Negara (ASN) itu Abdi Negara dan Abdi Masyarakat bukan Abdi Partai Politik (Pengusung). Jangan sampai Korp Pegawai Negeri (KOPRI) terus sebagai bahan ledekan menjadi Korban Perintah (penguasa).

Tentunya peran Bupati sebagai komando, peran bupati selaku dirigen Pemerintahan dan pembangunan harus terlihat jelas. Tidak boleh ada bayang-bayang kepemimpinan dari para partai pengusung dari elite politik. Bupati harus mampu menjadi dirinya dalam memimpin Kabupaten Pemalang seperti dalam visi ya Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni.

Keberhasilan seseorang (maupun pemimpin) sama sekali tidak dilihat dari jabatan yang dapat diraihnya.
Tetapi bagaimana dia  mampu atau tidak mengemban tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya untuk menyelesaikan semua masalah dengan baik. (*).

## Rakyat Kecil di Cokrah