Surat dari Masa Depan untuk Badan Bank Tanah 2050

                                                                                                                                                                                                                 Jakarta, 25 Januari 2050

Kepada Yth. 

Pimpinan Badan Bank Tanah

di Tempat.

Bersama surat ini, saya mau mengucapkan banyak terima kasih.

Ini adalah kesaksian saya dari tahun 2050, yang sudah merasakan manfaat dari Badan Bank Tanah.  

Sejujurnya, pada awalnya saya sempat bingung dengan Indonesia yang dilukiskan  oleh lagu Koes Plus berjudul Kolam Susu. Liriknya sangat optimis dan membanggakan kesuburan tanah Indonesia: "Orang bilang tanah kita tanah surga.  Tongkat, kayu dan batu jadi tanaman".  Lalu mengapa untuk urusan pangan masih impor dari negara tetangga?  Lagu itu pun terasa seperti impian belaka.

Baik, akan saya paparkan satu per satu perjalanan saya dari mulai mengenal Badan Bank Tanah, menyangsikan fungsinya hingga pada akhirnya merasakan manfaatnya.

Pertama-tama saya harus mengaku, sebagai rakyat Indonesia, saya baru tahu bahwa ada lembaga pemerintahan yang namanya Badan Bank Tanah di tahun 2024 melalui video Debat Pilpres, salah satu Cawapres menyebutkan lembaga ini.

Ternyata saat itu (tahun 2024), ini lembaga yang terhitung baru, dibentuk oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Peraturan Presiden (Perpres) No 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Bank Tanah.

Saat itu saya dan mungkin sebagian rakyat Indonesia bertanya-tanya.  Bank Tanah?  Apa itu?  Memangnya tanah ada Banknya?  Di mana nabungnya?  Dan sejuta pertanyaan lainnya.  

TUJUAN BADAN BANK TANAH

Ternyata tujuan Badan Bank Tanah mulia sekali; menjamin ketersediaan tanah untuk kepentingan umum, sosial dan pembangunan nasional.  Badan Bank Tanah juga bertujuan untuk pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, dan reformasi agraria.

MODAL WILAYAH

Berdasarkan data BPN (Badan Pertanahan Nasional), luas daratan Indonesia sebesar 190 juta hektar (tepatnya 190.456.900), 70%nya berupa hutan yang harus dijaga kelestariannya.  Sisa 30%-nya, 69 juta hektar (tepatnya 69.683.448), adalah yang bisa dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat 3 UUD 45

Diberitakan oleh Kompas di akhir tahun 2024, menurut Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, lembaganya memiliki aset persediaan tanah seluas 33.115,6 hektar  yang tersebar di 45 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Detik mengabarkan, aset persediaan tanah ini ingin ditingkatkan lagi di tahun 2025 menjadi 140.000 hektar (ha).  Masih amat jauh dibandingkan wilayah daratan Indonesia yang bisa dimafaatkan: 69 juta hektar!

Detik.com

Alhamdulillah 25 tahun kemudian di tahun 2050 total penguasaan tanah oleh Badan Bank Tanah, menyentuh 1,7 juta hektar. Pada awalnya beberapa penguasaan tanah ada yang tidak berjalan lancar karena konflik dengan pemilik.  Melalui pendekatan persuasif, masalah ini bisa diminimalisir, bahkan kebijakan "Zero Conflict" untuk kegiatan pembebasan tanah mulai dicanangkan sejak tahun 2030.

Jika di tahun 2025 proses penguasaan tanah milik perorangan ini disebut Ganti rugi, maka mulai di tahun 2035 proses pengalihan hak tanah menjadi "Ganti Untung" dengan membeli di atas harga pasar.  Saat melihat jauh ke belakang, hal ini seperti khayalan di siang bolong, tetapi ternyata ini dimungkinkan oleh segenap jajaran di Badan Bank Tanah.

TATA KELOLA YANG TRANSPARAN & TERINTEGRASI

Jauh sebelum program Ganti Untung, Badan Bank Tanah memulai prosesnya sejak tahun 2025 (era pemerintahan Prabowo-Gibran) melalui  tiga (3) program prioritas:

• Program 3 juta rumah untuk  Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
• Swasembada Pangan 
• Dapur untuk Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Program 3 Juta Rumah awalnya mengalami masalah klasik soal pembebasan lahan dan lokasi rumah yang kurang diminati golongan rakyat yang dituju.  Semua itu perlahan  bisa diperbaiki, hingga di tahun 2050 ini alokasi  rumah bagi MBR sudah menyentuh dua digit: 11 juta rumah dan akan terus bertambah.  

Swasembada Pangan pada akhirnya juga bisa dicapai di tahun 2028, bahkan memasuki tahun 2035 Indonesia sudah bisa menjadi negara pengekspor beras, dengan jumlah ekspor yang mengalahkan Vietnam dan Thailand.

Makan Bergizi Gratis yang pada awal masa pemerintahan Prabowo-Gibran mengalami pro kontra, akhirnya menemukan bentuk idealnya di tahun 2026.   Pembangunan Dapur-dapur MBG di tiap Kabupaten Kota berhasil mengatasi soal distribusi makanan (mencegah basi), bahkan untuk pilihan menu pun disesuaikan dengan wilayah masing-masing.

Semua target di atas berhasil karena Tata Kelola Badan Bank Tanah yang dijalankan dengan baik, pelaksanaannya pun amat Transparan, bahkan sejak tahun 2029 jadi langganan menerima predikat Lembaga Pemerintahan "Bersih dari Korupsi" yang dianugerahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) & Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).   

Ini bisa dilakukan tak lepas berkat kerja sama yang Terintegrasi dengan para Kepala Daerah dan Kementerian yang terkait.  Tata ruang masing-masing wilayah terus diperbaiki; hingga kini tak ada lagi daerah padat pemukiman, tak ada lagi rakyat yang susah punya rumah, khusus di kota besar tak ada lagi kesulitan mencari lahan parkir.  Di sektor lain, Badan Bank Tanah juga sudah berhasil mengembangkan kantong-kantong pangan di seluruh wilayah Indonesia.

KESEJAHTERAAN BERKELANJUTAN

Di tahun 2050 ini negara Indonesia mulai masuk ke dalam Golongan Negara Maju.  Lagu Kolam Susu yang dinyanyikan Koes Plus jadi relevan lagi dan kami bisa mengamini lirik "Orang bilang tanah kita tanah surga."  dengan penuh rasa syukur.  Nyatanya negara ini memang dilimpahi kenikmatan surgawi oleh Yang Maha Kuasa.  

Besar harapan kami agar keadaan ini bisa terus dipertahankan bahkan ditingkatkan, agar rakyat Indonesia merasakan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Akhir kata, sekali lagi kami atas nama rakyat Indonesia mengucapkan : Terima Kasih.