Benteng Terakhir Melawan Korupsi

[caption caption="korupsi | Ilustrasi : www.globalindonesianvoices.com"][/caption]Bangsa Indonesia bergelimang tragedi kemanusiaan luar biasa. Kenapa ‘bergelimang’? sementara konotasi tersebut untuk sesuatu yang baik adanya. Nah, kenyataannya adalah bahwa tragedi-tragedi yang terjadi justru dinikmati bahkan merasa dirahmati jika mampu dilalui. Apa bukan paradoks namanya? Seriously? Tuhan dengan teganya membiarkan saudara sebangsa menyiksa sesama secara terus menerus?

Mari segarkan kembali ingatan kita pada upaya pemerintah dalam memberantas salah satu penyebab penderitaan di bumi nusantara, korupsi. Upaya tinggal upaya sebab semakin ke kini, momok yang namanya korupsi masih berdiri kokoh dari Sabang sampai Merauke. Momok yang menjadi induk kejahatan sistemik dan terus-menerus menelurkan bibit tragedi. Lantas, usaha menghapus kejahatan luar biasa ini hanya semboyan atau janji politik semata? Wallahualam.

Manusia nusantara sungguh luhur nilai yang dikandung oleh budayanya. Dalam menghadapi kesulitan hidup, mereka dapat bertahan walau hanya berbekal sepotong kalimat, bukan roti apalagi potongan emas, yang berbunyi; kita harus pandai bersyukur. Mereka tidak menuntut banyak dari hidup tapi menderita oleh keadaan.

Di balik pernyataan ‘pandai bersyukur’ di atas, tersembunyi harapan; semoga di masa akan datang benar-benar akan datang pemimpin atau wakil rakyat yang bisa menjamin kesejahteraan. Kira-kira seperti itulah hasrat atau harapan yang selama ini tak bisa keluar lewat mulut karena kita sibuk mempertahankan diri sekedar untuk bisa mengisi perut. Secara otomatis yang diuntungkan dari sikap seperti ini adalah koruptor.  

Meski mengawali tulisan ini dengan memojokkan salah satu aspek penting dalam birokrasi bangsa, saya tidak menutup mata pada aspek-aspek lainnya dalam hal kausa tragedi korupsi di bangsa ini. Bukan hanya sistem pemerintahan yang korup tetapi sebagian besar rakyat yang menghujat juga sama korupnya.

Pemerintah dan rakyat bersama-sama mengumandangkan anti korupsi. Secara kompak menyatakan sikap, membenci, serta berusaha menghilangkan korupsi. Pada kenyataannya, aksi sunat menyunat dana masih saja terjadi. Masyarakat yang berhadapan dengan birokrasi kompleks juga rela dan senang hati memotong antrian dengan menyogok petugas. Ibarat orang mengaji, Al-qur’an yang dibaca hanya sampai tenggorokan.

Dalam perjalanan memperbaiki kondisi morat-marit republik ini, sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia beberapa kali melahirkan generasi dari kandungan pergolakan politik nusantara. Masa pergolakan 1965 yang kala itu menghasilkan angkatan 66, sekarang banyak tampil di muka publik nusantara sebagai tokoh bahkan pemegang kuasa negeri ini.  Kemudian disusul pada tahun 1974, yakni heboh mahasiswa dalam menentang hegemoni Jepang. Lahir juga angkatan baru di kala itu. Singkatnya kemudian, tak kalah hebohnya adalah reformasi 1998 yang juga menelurkan bibit baru sebagai angkatan 98. Secara nawaitu, aksi, idealisme, penolakan, keberanian, para angkatan tersebut berhasil menciptakan suasana baru dalam republik. Tetapi apa yang mereka ciptakan tidak berjalan sesuai dengan idealisme yang digagas. Masalahnya dimana ya?

Tanpa perlu repot-repot menjelaskan kegagalan angkatan di atas. Saya mengira bahwa kita semua dapat memberi nilai raport untuk itu semua berdasarkan pengamatan dan yang dirasakan masing-masing. Kita masih jauh dari cita-cita.

Saya ingin mem-propose sebuah pemikiran bahwa yang seharusnya lahir dari setiap angkatan, baik sekolah maupun universitas adalah karakter mulia. Sikap serta kebiasaan yang luhur budi pekertinya. Orang-orang yang bukan hanya pintar secara akademis tetapi dapat dipercaya untuk mengemban amanat. Lulusan-lulusan yang brilian dengan niat tulus untuk membentuk bangsa ini menjadi lebih baik. Manusia yang manusiawi.

Alasan mengemukakan karakter mulia semata-mata karena kita sedang berbicara tentang kualitas manusia. Tolok ukur kualitas manusia (yang dibahas di sini) dari sudut pendidikan, bukan hanya pintar tetapi mempunyai pikiran dan kebiasaan yang sama-sama baik. Karena pikiran dan kebiasaan melahirkan karakter. Olehkarena itu, perang melawan korupsi tanpa didampingi karakter mulia akan menjadi sia-sia. Kita tak bisa bertumpu hanya pada pedang hukum saja.

Jika korupsi adalah pohon, seharusnya yang dipotong-potong oleh mata pedang hukum adalah batang serta akarnya. Apa yang menjadi batang serta akar korupsi adalah karakter pincang yang dimiliki oleh sebagian besar manusia nusantara. Selamanya kita hanya menyia-nyiakan umur untuk menumpas ranting tanpa pernah berhasil memusnahkan korupsi dari root-nya. Dan selamanya juga pendidikan, agama, dan hingar-bingar kehidupan nusantara akan menumbuhkan budaya serta karakter palsu.

Di dalam budaya palsu tentu berisikan manusia yang sama palsunya. Punya otak tapi tak berpikir baik. Berpikir tapi salah. Bertindak atas landasan pikiran yang salah melahirkan keburukan. Berkata manis tetapi bohong. Ingin enak tapi tak mau pahitnya. Inilah makhluk apatis yang mengisi hidup dengan keraguan pada pemerintah tetapi ia juga tak percaya dirinya mampu. Inilah makhluk tamak yang berdiri di atas bangkai saudaranya.  

Inilah situasi sekarang kita berada. Kecurangan yang dilakukan seolah hilang kadar dosanya. Secara ikhlas beramal ke masjid meski dari hasil korupsi. Bisa suci atau tidaknya harta sudah bukan perkara moral lagi. Sungguh berani menyogok Tuhan dari hasil perbuatan curang. Meskipun hati kecil ingin ditipu tapi rasa bersalah selalu ada. Hanya saja, bisa sedikit tenang karena pejabat atau pegawai lainnya juga melakukan hal yang sama. Karakter-karakter seperti ini mengisi keseharian hidup kita; sedekah berkedok kesalehan sosial. Berkalkulasi dengan tuhan, curi sepuluhribu sedekah limaribu.

Menurut hemat saya, langkah efektif dalam membasmi korupsi adalah dengan melakukan instal ulang pada sistem pemerintahan dan birokrasi. Semua pejabat dan pegawai pemerintahan yang ada sekarang dipensiunkan. Disuruh jadi penonton saja. Tetapi saya menjadi lebih khawatir karena generasi yang akan menjadi sistem baru justru telah terjangkiti pemahaman generasi tua. Bahkan sistem yang baru ini akan semakin memperkeruh keadaan. Mereka ini bisa jadi akan menjelma sebagai predator baru yang lebih buas dari sebelumnya. Saya bisa bayangkan, orang yang selama ini menjadi penonton, berteriak dipinggir lapangan, menghujat dengan amarah, justru membawa revolusi yang dilatarbelakangi oleh kecemburuan sosial. Generasi yang selama ini dicekoki tontonan bahwa menjadi pejabat negara adalah selebritas birokrasi, pesohor negeri yang selalu berpesta di akhir pekan. Apa bisa menjamin bahwa generasi seperti itu akan bisa menggantikan generasi tua kita? Tentu tidak.

 ***

Mari jujur! Kita tidak sedang diancam oleh kekuatan militer asing. Mungkin kita sedang merasa terancam tetapi bukan diancam. Bangsa ini tidak sedang perang melawan Malaysia atau negara lainnya. Kita sedang berperang melawan musuh yang jauh lebih berbahaya dari kekuatan militer manapun, korupsi. Jika dalam perang sebenarnya kita dapat menilai dimana target/musuh untuk dapat diserang. Kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang abstrak. Koruptor hanya salah satu output dari hasil perbuatan korup. Sementara korupsi adalah potensi. Ada di setiap kesempatan hidup manusia. Ia-lah potensi yang merayu setiap hati manusia untuk ditarik dalam situasi mementingkan diri sendiri di atas orang lain. Ia-lah buah dari ketamakan akibat minimnya kejujuran. Dan ia-lah penyebab atas kegaduhan massal yang menimpa bangsa ini.

Sangat tidak mungkin mendeteksi korupsi untuk ditembak dengan senapan, karena yang bisa berhadapan dengan ‘potensi’ hanya karakter. Manusia hanya harus menentukan sikap terhadap situasi.

Suka tidak suka, mau tidak mau, benteng terakhir dalam mengatasi serangan korupsi adalah karakter mulia.  Tidak bisa menunggu lagi, benteng karakter manusia nusantara harus dibangun demi Indonesia yang lebih baik. Di sinilah pertaruhan terakhir bangsa ini jika betul-betul niat untuk menyelamatkan diri dari kehancuran.

Tanggung jawab ada di tangan kita semua. Tidak perduli siapa, pejabat, ulama, pengusaha, rakyat jelata sekalipun harus terlibat. Terlebih kepada sekolah sebagai institusi pengembang karakter mulia. Sekolah harus membuka integrasi dengan badan hukum, pemerintahan, serta partai politik dalam membangun karakter bangsa. Pendidikan tidak boleh hanya bertumpu pada keberhasilan akademik semata tetapi luput pada pembentukan karakter. Demikian agar tidak lahir karakter cacat atau lulusan karbitan dari rahim pendidikan nasional.

Perilaku lingkungan juga sangat menentukan pembentukan karakter. Sebaiknya para wakil rakyat serta birokrat menunjukkan kebersahajaan di hadapan publik. Tunjukkan sikap orang yang melayani bukan dilayani. Karena teladan merupakan pendidikan hidup yang paling sering ditemui dalam banyak kesempatan di dunia ini.

Ketika benteng karakter kokoh maka bukan hanya korupsi yang dapat dimusnahkan tetapi musuh sekuat apapun dapat dihadapi. Karena yang mengisi ruang hidup republik ini bukan lagi para pecundang yang mementingkan diri sendiri. Bukan pula pengecut yang takut miskin sehingga lupa bahwa di sekitar mereka hidup orang-orang miskin.    

 

Taliwang 24 Februari 2016