Berangkat dari poin nomor 1, negara wajib, semampu mungkin, untuk memberikan jaminan akan tersedianya fasilitas dan tenaga medis untuk menangani penyebaran virus ini.
Penjaminan ketersediaan fasilitas medis bisa dilakukan dengan cara memprioritaskan ruang rawat di rumah sakit untuk pasien terduga dan terjangkit covid-19 dan pendirian fasilitas medis darurat dengan cara mendirikan fasilitas medis baru atau mengalihfungsikan bangunan yang layak menjadi fasilitas medis.Â
Dan penjaminan ketersediaan tenaga medis bisa dilakukan dengan cara memprioritaskan tenaga medis di rumah sakit untuk menangani pasien terduga dan terjangkit covid-19 dan memberikan alat proteksi diri yang memadai kepada tenaga-tenaga medis tersebut sehingga laju infeksi dan kematian tenaga medis bisa ditekan.
Hal lain yang terkait dengan fasilitas dan tenaga medis adalah peningkatan jumlah pengetesan orang-orang atau pengambilan sampel. Di fase kaget, pemberlakuan pengetesan hanya kepada orang yang memiliki gejala terinfeksi adalah masih bisa dimaklumi. Tapi fase kaget ini tidak boleh berlangsung lama. Negara harus bertindak proaktif dengan mengadakan tes acak yang bersifat memaksa.Â
Terutama di daerah berpenduduk padat yang salah satu penduduknya ada yang berstatus PDP. Jumlah sampel yang lebih banyak dan berakurasi lebih tinggi akan bisa dijadikan landasan dalam pengalokasian sumber daya medis dan penentuan kebijakan.
Angka yang akurat juga akan berdampak secara psikologis pada masayarakat. Akan ada peningkatan kepercayaan terhadap negara dan juga akan memberikan efek takut atau waspada sehingga kengeyelan dalam social distancing dan self isolation akan berubah.
Politik di saat bencana
Pembahasan soal omnibus law dan PP No 99/2012 adalah beberapa contoh kegiatan politik, yang meskipun dianggap penting dan mendesak oleh penyelenggara negara, yang bisa ditunda pembahasannya. Minimal hingga bencana wabah ini berakhir dan situasi sudah kembali kondusif. Kondusif dalam arti fokus masyarakat bisa dicurahkan ke dalam diskusi soal dua hal tersebut tanpa harus terbagi ke penyebaran virus. Bahkan kedua hal tersebut harusnya sudah dihentikan dan dibatalkan saja mengingat isinya yang sangat tidak berpihak ke masyarakat.
Sungguhlah licik dan hina jika penyelenggara negara masih saja berjuang meloloskan kedua hal tersebut di kala fokus masyarakat tidak bisa lebih ditujukan kepada dua hal tersebut dan kesempatan aksi massa untuk menentang pengukuhan kedua hal tersebut semakin terbatas karena alasan kesehatan dan adanya pembenaran dari negara untuk melarang mengumpul dalam jumlah besar untuk sementara waktu.
Meskipun politik adalah sebuah permainan yang seringnya (harus) dilakukan dengan cara yang kotor, saya harap para penyelenggara mau -untuk sementara waktu- mengindahkan nuraninya.Â
Dalam kasus ini, status sosial dan ekonomi seseorang tidak akan bisa menjamin kekebalan seseorang. Setiap orang, bahkan para penyelenggara negara, bisa terinfeksi dan mati. Dan ketika fasilitas dan tenaga medis sudah kewalahan dalam menangani ledakan jumlah pasien terinfeksi, setiap orang akan punya kesempatan yang relatif sama dalam memperoleh tindakan medis dan bertahan hidup. Sama-sama rendah.
