Mobilitas Sosial dalam Pendidikan: Pemerataan di Wilayah Pinggaran Kota Besar

Pelaksanaan pemerataan pendidikan yang sudah dirancang pemerintah melalui sistem zonasi memberi dampak penting bagi masyarakat khususnya dalam meningkatkan mobilitas sosial. Adanya sistem zonasi mempermudah seseorang untuk mendapatkan akses layanan pendidikan, terlebih masyarakat dapat bersekolah sesuai dengan lingkungannya. 

Selain itu, menguntungkan siswa dalam menghemat waktu dan biaya untuk sekolah. Kemudahan tersebut tentu mendukung masyarakat untuk lebih bersemangat dalam bersekolah dan memperoleh pendidikan, sehingga ini berpengaruh terhadap mobilitas sosial. 

Namun nyatanya implementasi dari apa yang sudah direncanakan belum terealisasi dengan baik. Seperti minimnya sekolah negeri di beberapa daerah harus cepat diatasi dengan membangun sekolah dan infrastruktur yang mendukung kualitas pendidikan, karena dengan belum meratanya sekolah negeri ini menunjukkan belum adilnya akses bagi masyarakat Indonesia dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas, tentu hal ini tidak sesuai dengan tujuan sistem zonasi sendiri yang ingin mewujudkan pemerataan pendidikan. 

Solusi ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ralph Turner yang membahas mengenai mobilitas pemerataan pendidikan untuk membuka peluang lahirnya mobilitas vertikal. Menurut Turner, sistem kelas sosial terbuka ditandai dengan dibukanya sekolah-sekolah umum, sehingga menjadi peluang bagi masyarakat untuk melakukan mobilitas sosial vertikal. 

Dengan dibukanya sekolah-sekolah di wilayah pinggiran kota besar akan melahirkan sebuah peluang terciptanya mobilitas sosial vertikal ditengah masyarakat. Dengan mempertarungkan kemampuan serta determinasi yang dimiliki, setiap masyarakat memiliki kesempatan untuk melakukan mobilitas sosial yang baik melalui pendidikan. Oleh karena itu, pemerataan pendidikan memiliki kontribusi yang tidak kalah penting untuk melahirkan dan mempercepat mobilitas sosial di masyarakat khususnya di wilayah pinggiran kota besar.