ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Pada saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN), Presiden Joko Widodo menekankan lima hal yang berkaitan dengan perkembangan atau pemulihan ekonomi nasional.
Pertama, mempercepat realisasi APBN dan APBD . Presiden Joko Widodo menghimbau agar kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi belanja pemerintah dalam APBN ataupun APBD. Kementerian Dalam Negeri juga harus memberikan perhatian terhadap APBD yang masih kecil serapan anggarannya. Hal ini ditekankan oleh Presiden karena APBD merupakan faktor penting untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu juga disebut bahwa program perlindungan sosial baru mencapai 77 persen dari Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA), program padat karya baru mencapai 67 persen, sementara program dukungan untuk UMKM dan korporasi baru mencapai 60 persen.
Kedua, mewaspadai risiko perkembangan ekonomi global terhadap berlangsungnya perekonomian nasional. Presiden Joko Widodo menghimbau untuk perlunya perhatian terhadap perlambatan ekonomi di China yang memiliki nilai ekspor Indonesia yang besar. Presiden juga menghimbau terhadap risiko tapering off dari Amerika Serikat, untuk betul-betul melihat dampak apa saja yang akan terjadi dan apa saja yang harus dipersiapkan serta harus dilakukan. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga meminta jajarannya untuk mewaspadai, mengalkulasi, dan mengantisipasi dampak yang akan terjadi dari inflasi global. Bukan hanya itu, tetapi terdapat fenomena yang harus diwaspadai yaitu fenomena siklus commodity supercycle. Menurut Presiden, saat ini komoditas unggulan ekspor Indonesia sedang melonjak tinggi dan hal ini umumnya berlangsung selama kira-kira 18 bulan, sehingga perlu langkah-langkah antisipasi dengan melakukan penguatan terhadap industri pengelolaan yang berorientasi ekspor.
Ketiga, harus mewaspadai potensi berlanjutnya pandemi yang tentunya juga berdampak pada melambatnya ekonomi bukan hanya secara nasional tapi juga dunia. APBN dan APBD harus bisa menjadi instrumen dalam menggerakkan proses pertumbuhan dan penguatan daya tahan ekonomi,. Utamanya dalam daya saing ekspor dan investasi. Presiden juga menekankan untuk harus dilakukan penajaman dan efisiensi belanja serta menggeser belanja rutinitas yang tidak perlu ke belanja yang lebih produktif.
Keempat, mendorong segera realisasi investasi. Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa masih banyak komitmen investasi yang tidak terkawal dan termonitor dengan baik sehingga menjadi lambat dalam merealisasikannya. Oleh sebab itu, Presiden meminta jajarannya untuk fokus dalam pengawalan dan penindakan terkait komitmen investasi, termasuk yang telah didapatkan saat kunjungan tiga negara beberapa waktu lalu agar komitmen investasi ini dapat terealisasi dengan baik. Joko Widodo yang bertemu dengan Syekh Mohamad bin Zayed dan Ruler of Dubai Syekh Mohammed bin Rashid Al Maktoum dan menyepakati komitmen investasi senilai US$44,6 miliar. Selain itu juga, dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan para CEO Inggris yang menghasilkan komitmen investasi US$9,29 miliar. Dengan pengawalan yang benar diharapkan menghasilkan sesuatu yang memiliki kontribusi besar terhadap PDB Indonesia.
Kelima, komitmen bersama dalam mengembangkan ekonomi hijau dan transisi ke energi terbarukan (renewable energy). Joko Widodo menekankan investasi dalam sektor energi terbarukan untuk menggeser pembangkit batu bara dan digantikan dengan energi terbarukan. Hal ini didukung dengan pembangunan berkonsep green industrial sehingga tujuan ekonomi hijau dapat tercapai dan pemulihan ekonomi juga dapat tercapai.
DORONG PEMULIHAN EKONOMI MELALUI APBD
Menteri Keuangan Sri Mulyani juga meminta kepada pemerintah daerah untuk lebih optimal dalam pengelolaan APBD. Â Hal ini selaras dengan Transfer ke Daerah dan Desa (TKDD) yang merupakan instrumen utama bagi pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Sri Mulyani mengatakan bahwa APBD di daerah belum 100 persen optimal satu sinergi dengan APBN. Jadi waktu APBN mau mendorong ekonomi, banyak APBD yang justru mengerem sehingga jalannya menjadi tidak optimal dan tidak secepat yang diharapkan. TKDD harus diarahkan dengan baik oleh pemerintah daerah untuk belanja-belanja strategis, seperti peningkatan kualitas infrastruktur publik, pemulihan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia, dan kualitas pelayanan publik, harus memerankan peran yang sama dengan APBN. Menurut Sri Mulyani, belanja TKDD yang dialokasikan hampir sepertiga dari APBN dan diberikan kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik dan non fisik, dana insentif daerah, dana desa, serta dana otonomi khusus harus diperbaiki kinerjanya dalam belanja TKDD untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi di daerah melalui optimalisasi belanja infrastruktur dan operasional di daerah.
APBD SURABAYA TAHUN 2022 ISTIMEWA
Pernyataan bahwa APBD Kota Surabaya tahun 2022 "Istimewa" karena pemerintah kota dan DPRD Kota Surabaya mengklaim bahwa APBD tahun 2022 akan banyak diterima oleh masyarakat. Walikota Surabaya Eri Cahyadi juga mencontohkan beberapa anggaran yang diterima langsung oleh masyarakat yaitu kepastian pendapatan keluarga yang minimal senilai UMR yakni sebesar 4,2 juta rupiah. Pemerintah Kota Surabaya mengatakan bahwa ada tiga fokus dalam APBD 2022 ini yaitu pendidikan, kesehatan, dan pemulihan ekonomi. Ketiga fokus itulah yang mendasari pendapatan per keluarga minimal adalah UMR. Eri Cahyadi sendiri menegaskan bahwa APBD 2022 fokus pada peningkatan dan pemulihan ekonomi masyarakat, untuk mengembalikan kehidupan normal warga Surabaya setelah 3 tahun dilanda pandemi Covid-19. Intinya yang membuat APBD 2022 "Istimewa" karena dibuat untuk kepentingan masyarakat serta turun langsung ke masyarakat dan mendapatkan masukan dari masyarakat secara langsung.
RINCIAN APBD KOTA SURABAYA TAHUN 2022
Berdasarkan Perda No.8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 , APBD Kota Surabaya tahun 2022 adalah Rp. 10.405.185.797.113,00 (Sepuluh Triliun Empat Ratus Lima Milyar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Belas Rupiah) yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
Pendapatan Daerah Kota Surabaya direncanakan sebesar Rp 9.533.435.129.951,00 (Sembilan Triliun Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah). Sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Belanja Daerah Kota Surabaya direncanakan sebesar Rp 10.395.185.797.113,00 (Sepuluh Triliun Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Milyar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Belas Rupiah). Belanja daerah ini terbagi menjadi empat yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Pembiayaan Daerah Kota Surabaya dianggarkan sebesar Rp. 861.750.667.162,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah) yang terdiri atas penerimaan pembiayaan sebesar Rp 871.750.667.162,00 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 10.000.000.000,00.
Sehingga ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah yang mengakibatkan defisit yaitu Rp. 861.750.667.162,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah) yang juga merupakan besar pembiayaan netto.
UPAYA PEMERINTAH KOTA SURABAYA MENCAPAI PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT
APBD Kota Surabaya tahun 2022 yang disahkan bertepatan dengan Hari Pahlawan pada tahun 2021. APBD 2022 ini memiliki porsi utama yang dibagi menjadi beberapa aspek. Aspek pertama adalah aspek pendidikan dengan porsi sebesar 22,34 persen yang senilai Rp 2.324.846.009.953. Aspek kedua yaitu untuk kesehatan yang sebesar 20,63 persen yang senilai Rp 2.146.115.654.358. Terakhir adalah aspek untuk pemulihan ekonomi yaitu sebesar 2,16 persen dengan besaran uang senilai Rp 224.856.253.590. Anggaran untuk pemulihan ekonomi di Kota Surabaya jika dilihat masih tergolong kecil dalam upaya pemulihan ekonomi di Kota Surabaya. Selain itu Reni Astuti sebagai Wakil Ketua DPRD Surabaya nuga mengatakan bahwa anggaran pemulihan ekonomi yang berasal daerah tidak cukup menopang. Oleh sebab itu perlu upaya kolaboratif dari berbagai stakeholder kota. Bukan hanya itu saja tapi juga perlu adanya kebijakan yang mampu menstimulus Pertumbuhan ekonomi. Di antaranya adalah kebijakan yang ramah investasi, menambah ketersediaan lapangan kerja, dan ekosistem wirausaha. Pemerintah Kota Surabaya juga harus membuat akses pembiayaan keuangan bagi para UMKM dal rangka pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan warga. Oleh sebab itu perlu sinergi antara masyarakat, pengusaha, maupun pelaku UMKM untuk membangkitkan ekonomi Surabaya dan mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai APBD 2022 yang telah ditetapkan.
Pemerintah Kota Surabaya tentunya juga telah menyiapkan berbagai strategi guna mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan pada APBD 2022 ini. Strategi-strategi yang disiapkan  Kota Surabaya seperti strategi pencapaian kebijakan pendapatan daerah, strategi pencapaian kebijakan belanja daerah, strategi pencapaian kebijakan pembiayaan daerah. Salah satunya dalam usaha mencapai tujuan pemulihan ekonomi masyarakat, Pemerintah Kota Surabaya melakukan optimalisasi pemasaran produk usaha mikro dan SWK, intervensi pada UKM untuk dapat meningkatkan kualitas produknya, serta pengembangan potensi sektor pariwisata.
REFERENSI
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
KEBIJAKAN UMUM APBD KOTA SURABAYA TAHUN 2022
https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/r5jqqx370
