Toko Ritel Gulung Tikar, Ini Sebabnya

Pergeseran tren belanja masyarakat di Indonesia membuat sejumlah toko ritel mengalami gulung tikar atau yang sering dikenal dengan istilah bangkrut. Sebab dewasa ini masyarakat Indonesia lebih memilih menggunakan jasa penjualan berbasis online seperti E-Commerce atau  Market place daripada pasar tradisional (Offline).

Perubahan tren ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi telah terjadi juga di seluruh belahan dunia lainnya dan akan terus terjadi mengikuti perilaku manusia modern yang mudah dan efisien. Akibatnya, beberapa industri dan bisnis terpaksa atau dipaksa untuk beradaptasi.

Ekspansi bisnis ke dunia digital atau online bukan lagi menjadi pilihan tetapi sudah menjadi keharusan yang harus disegerakan. Mudahnya menjalankan bisnis online mengakibatkan ledakan jumlah toko online di seluruh dunia. Modal kecil, tanpa resiko kerugian, membuat toko online dalam beberapa menit dan peluang keuntungan besar, menjadi beberapa alasan banyak orang untuk terjun ke bisnis online dengan menggunakan hosting murah yang banyak ditawarkan di Indonesia.

"Bahwa hal tersebut adalah persaingan yang tidak adil,lantaran pemerintah harus mengatur pajak dan regulasi terkait persaingan antara online dengan yang offline. Ia juga menambahkan bahwa untuk memiliki toko offline saja,perusahaan ritel harus menepati 50 ijin penjualan sebelum mendirikan toko". Jelas Wakil ketua umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) Tutum Rahanta.

Banyak sekali contoh toko-toko ritel di Indonesia yang harus menutup gerainya karena mengalami kebangkrutan akibat adanya pergeseran tren belanja masyarakat Indonesia, antara  lain 7-Eleven, Disc Tarra, Lotus, Matahari dibeberapa daerah,dan yang paling terbaru ditahun 2018 yaitu PT. Sariwangi SAEA.

Dokpri

Banyak faktor -- faktor yang mempengaruhi kebangkrutan toko ritel, seperti persaingan antar pusat perbelanjaan cukup ketat, di mana setiap pertumbuhan kawasan hunian baru, perkantoran, hingga kawasan industri, selalu dibarengi munculnya pusat-pusat perbelanjaan baru, belum juga belanja belanja online yang ikut mempengaruhi, Parahnya lagi banyak masuknya barang-barang ilegal dari luar negeri yang masuk. Seperti misalnya alat-alat elektronik, hingga pakaian bekas.

Kondisi itu dianggap tidak selaras dengan klaim pemerintah. Disebut bahwa perekonomian dalam negeri tengah membaik. Masih ada lagi toko ritel lain yang tumbang, Menyusul toko ritel pendahulunya.

Merespon hal itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro menyebut kondisi itu tak lepas dari peran digitalisasi. "Iya, tapi kan kita juga harus perhatikan pengaruh dari digitalisasi. Itu sesuatu yang gak bisa dihindari lagi," ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya terjadi Indonesia. "Di seluruh dunia juga, apalagi di Amerika Serikat yang gede-gede aja tutup," tambahnya.  Disamping itu,beliau menyebut toko-toko ritel itu tidak bisa beradaptasi terhadap perubahan zaman. Padahal, jika para pelaku usaha mampu menyesuaikan diri dengan zaman dan diterapkan pada bisnis, Bambang optimis toko-toko ritel mampu bertahan."Kita bukan mau membela diri tapi memang yang pelaku ekonomi yang bisa survive adalah pelaku ekonomi yang adaptif. Dia bisa cepat membuat skemanya offline dan online," pungkasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menginstruksikan para pejabat eselon I Kementerian Keuangan dalam hal ini Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai untuk meracik formulasi yang mengatur terkait dengan perubahan pola usaha dari konvensional ke digital. Hal tersebut menjawab terkait banyaknya ritel berguguran lantaran adanya perubahan pola perdagangan di Indonesia.

"Ritel, pemerintah secara umum katakan bahwa kami akan ciptakan momentum pertumbuhan ekonomi, tentu dalam hal ini ada yang bisa baik karena tren yang baru mereka bisa dapat momentum untuk tumbuh tapi juga bisa berubah," kata Sri Mulyani di Kementerian Keuangan pada Detik.com (25/10/2017).

Sri Mulyani melanjutkan, jika bisnis ritel yang akan migrasi maka pemerintah akan menciptakan level of playing field atau kesetaraan antara yang konvensional maupun digital dalam segi apapun."Kami tidak mau membendung tren perubahan, tapi kami mau buat transisi yang lebih smooth dari bisnis konvensional agar bisa sesuaikan," jelas dia.

Oleh karena itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini meminta kepada BKF, Ditjen Pajak, dan Ditjen Bea Cukai untuk meracik suatu formulasi yang bisa mengakomodasi fenomena tersebut."Kami akan lihat apakah dari sisi perpajakan atau kepabeanan, Kami sudah minta dua jenderal ini dan BKF untuk bisa membantu level of playing field di level yang lebih sehat," tukas Sri Mulyani.

Kita berharap, apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan dan jajarannya dalam mengatasi fenomena ini dapat berbuah hasil untuk perekonomian yang semakin baik, dan semoga di awal tahun 2019 ini bukan menjadi tahun keruntuhan industri ritel di Indonesia.