Konstitusi Diubah: Demi Kepentingan Elit, Keluarga, atau Rakyat?

UUD 1945: Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (3) yang menegaskan kedaulatan rakyat dan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Perubahannya: Pasal 140 ayat (3) dan Pasal 141 ayat (1) yang mengatur tentang mekanisme perubahan konstitusi.

"Konstitusi bukan milik sekelompok orang, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia." - Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

"Perubahan konstitusi harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan kepentingan rakyat di atas segalanya." - Mohamad Nasir, Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran

Kita harus kembali pada esensi konstitusi sebagai dokumen yang mengatur penyelenggaraan negara, bukan sebagai alat kekuasaan. Pertimbangan utama dalam setiap wacana perubahan haruslah: apakah ini untuk kebaikan rakyat? Jika jawabannya ya, langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa proses perubahannya transparan, partisipatif, dan akuntabel. Hanya dengan cara inilah, kita dapat menjaga integritas konstitusi dan esensi demokrasi. Sebagai rakyat Indonesia, kita perlu kritis dan proaktif dalam mengawasi proses perubahan konstitusi. Kita harus memastikan bahwa perubahan ini dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan dengan mempertimbangkan kepentingan rakyat di atas segalanya. Kita juga harus berani menyuarakan pendapat dan kritik terhadap segala bentuk perubahan konstitusi yang berpotensi untuk kepentingan elit atau keluarga tertentu. Mari kita bersama-sama jaga konstitusi sebagai penjaga demokrasi dan kesejahteraan rakyat.