Muhammadyah dikenal sebagai penyedia sarana pendidikan skala nasional. Muhammadyah memiliki sekolah dari TK hingga perguruan tinggi dengan tata kelola yang baik. Biaya sekolahnya pun tidaklah mahal. Pengalaman ini lah diharapkan Jokowi untuk diteruskan oleh pengganti Anies Baswedan dengan mengangkat salah seorang tokoh pendidikan dari Muhammadyah yaitu Dr. Mujadjir Efendi (Rektor Universitas Muhammadyah Malang).
Diharapkan dari menteri pendidikan yang baru adalah dibangun dan diperbaikinya sarana dan prasarana pendidikan dengan membangun banyak sekolah, serta memperbaiki tata kelola pendidikan apakah itu terkait manajemen pengajaran, serta juga manajemen biaya pendidikan.
Pergantian Menteri Perhubungan
Ignatius Jonan, saat menjadi menteri memang banyak dilanda masalah. Beliau dikenal dengan kekakuannya terhadap aturan. Sehingga terjadi beberapa kegaduhan di industri transportasi. Yang paling mencolok adalah perseteruan antara transportasi konvensional dan transportasi online, banyak pihak menduga Jonan terlalu berpihak ke transportasi konvensional, sedangkan Presiden Jokowi menginginkan transportasi online berkembang. Jonan rada sedikit kepayahan di sini karena belum ada aturan baku terkait tranportasi online, sedangkan Jonan dituntut untuk bersikap fleksibelitas dari aturan yang ada demi melayani masyarakat,Â
Masalah lain adalah di industri penerbangan, permasalahan di industri ini sudah terjadi sebelum Jonan menjabat, namun "terbongkar" saat Jonan menjabat. Beberapa kali Jonan berani mengeluarkan kebijakan pembekuan rute beberapa maskapai yang diduga menyalahi aturan main di dunia penerbangan, termasuk maskapai yang memiliki market share terbesar di Indonesia dimana salah satu pendirinya merupakan anggota Wantimpres Presiden. Â
Masalah lain yang terbaru adalah terkait masalah arus mudik. Permasalahan yang tak kunjung selesai sejak dulu kala. Jonan dapat sialnya. Untuk permasalahan ini tidak etis rasanya Jonan terus disalahkan, karena arus mudik melibatkan banyak pihak mulai dari Kementerian Perhubungan, Kepolisian, Kementerian PU, serta BUMN pengelola jalan tol. Apalah daya Jonan jika ujung keluar jalan tol berada di daerah padat kendaraan seperti pasar, apalah daya Jonan jika di jalan tol tidak ada rest areanya, karena masalah itu milik kementerian PU dan pihak pengelola dan pembuat jalan tol.Â
Jonan hanya bisa berusaha untuk mengajak masyarakat menggunakan angkutan umum selama mudik, tidak hanya ajakan semata namun aksi dilakukan Jonan dengan memperbaiki layanaan transportasi umum agar nyaman dan aman bagi masyrakat, karena itu memang lingkup pekerjaannya. Tapi apa daya, ternyata jalan tol baru tetap menjadi ketertarikan para pemilik kendaraan dari kota untuk pulang kampung menggunakan kendaraan pribadi, walaupun pada ujungnya mereka terjebak di perjalanan serta menerima banyak risiko selama perjalanan.
Setelah Jonan menyelesaikan tugasnya dengan penegakan dan perubahan aturan di dunia transportasi serta mengajak masyarakat menggunakan transportasi umum, Presiden Jokowi sepertinya mulai memasuki fase kedua dari pembangunan dunia tranportasi, Â kini giliran Budi Karya (Dirut Angkasa Pura II, BUMN pengelola bandara wilayah barat Indonesia) menjalankan fase berikutnya yaitu fase membangun infrastruktur transportasi.Â
Budi Karya dikenal sebagai orang yang sangat berpengalaman di dunia properti, beliau pernah juga menjabat dirut PT Pembangunan Jaya Ancol, dirut PT Jakarta Propertindo, Dirut PT jaya Land, Dirut PT Jaya Real Property. dsb. Dengan pengalaman seperti itu, rasanya beliau tidak begitu kompeten di bidang kenyamanan dan keamanan transportasi umum. Â
Oleh karena itu, yang diharapkan dari Budi Karya adalah mampu menambah dan memperbaiki properti dari infrastruktur transportasi umum menjadi lebih baik, aman, dan nyaman, apakah itu pelabuhan, bandara, stasiun kereta, serta terminal bus. Sebagaimana salah satu pesan Jokowi agar bandara-bandara kecil diperbesar. Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
Pergantian Menteri ESDM