Dalam suatu organisasi, ada struktur tingkatan di dalamnya. Mulai dari posisi paling atas, yaitu manajemen puncak hingga posisi paling bawah. Masing-masing posisi tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mencapai visi dan menjalankan misi suatu organisasi yang tentu saja pada pelaksanaannya harus berpatokan pada kriteria kinerja yang ditetapkan. Suatu misi bisa dikatakan gagal jika kinerja yang telah ditetapkan tidak tercapai, yang ujungnya nanti visi pun tidak tercapai. Misi organisasi secara total terdiri dari banyak misi kecil yang dipertanggungjawabkan pada masing-masing hierarki mulai dari manajemen puncak hingga hierarki paling bawah.
Visi dan misi suatu organisasi ditentukan oleh parastake holderorganisasi, apakah itu manajemen puncak saja atau dari hasil rapat seluruh hierarki dalam organisasi. Keputusan besarnya ditetapkan oleh manajemen puncak, sedangkan keputusan kecil-kecilnya ditetapkan oleh hierarki di bawah sesuai tanggung jawab dan kinerja yang hendak dicapai oleh masing-masing hierarki tersebut. Jika berkaca pada suatu sistem, kinerja komponen hierarki paling bawah menentukan kinerja komponen hierarki di atasnya. Sehingga hierarki di atas harus selalu mengawasi dan mengendalikan kinerja hierarki di bawahnya.
Dalam sistem terbuka, dan mungkin sistem yang ideal harus bersikap komprehensif di mana laporan-laporan tidak hanya berasal dari kalangan internal saja tapi juga harus bersumber dari pandangan kalangan eksternal, yaitu lingkungan di mana sistem itu berada. Sehingga evaluasi kinerja suatu sistem bisa dilakukan secara menyeluruh, dan peluang untuk bisa mencapai visi dan misi semakin besar.
Evaluasi atau sekedar tahu informasi saja tidak cukup, harus ada eksekusi atau implementasi. Jika hanya sekedar tahu informasi saja, tanpa ada eksekusi atau implementasi berarti sistem tersebut tidak akan berjalan sesuai visi dan misi suatu organisasi.
Informasi mengalirnya ke atas, sedangkan implementasi atau eksekusi mengalirnya ke bawah. Informasi diberikan oleh hierarki paling bawah secara mengalir ke hierarki paling atas, serta juga didapatkan dari lingkungan luar sistem, dikenal dengan istilah fungsi pengawasan. Sedangkan eksekusi merupakan perintah dari masing-masing komponen dalam sistem, diberikan oleh hierarki di atas ke hierarki di bawahnya. Sumber perintah merupakan tindak lanjut dari hasil analisa informasi yang diperoleh sebelumnya, inilah yang disebut dengan istilah fungsi pengendalian.
Pemegang kendali tertinggi adalah manajemen puncak yang posisinya berada pada posisi hierarki paling atas. Aliran kendali yang ideal adalah berbasis pada aliran sistem dalam suatu organisasi. Sehingga walaupun manajemen puncak punya kendali tertinggi namun tidak serta-merta bisa mengendalikan langsung hierarki yang posisinya 2 atau 3 level di bawahnya karena sistem akan tidak berjalan normal, dan bisa tidak berfungsi dengan baik.
Ruangan Kantor Petral (Sumber gambar: http://www.jokowinomics.com)
Studi Kasus
Seorang mantan presiden, Pak SBY, saat ini sepertinya sedang merasa disudutkan pada suatu isu migas. Saat beliau menjabat, beliau berada pada manajemen puncak dalam suatu organisasi pemerintahan. Sedangkan para menteri berada pada hierarki di bawahnya. Jika berkaca pada sistem, berarti presiden harus mengawasi serta mengendalikan kinerja para menteri agar sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh organisasinya.
Pak SBY tentu mendapatkan informasi dari hierarki di bawahnya secara langsung yaitu para menteri dan para pejabat lainnya yang memang berada pada level satu tingkat di bawahnya, dan juga dari lingkungan di luar sistem pemerintahan. Sistem terbuka dan mungkin ideal adalah Pak SBY harus membuka, menampung dan menganalisa seluruh masukan dan pandangan, baik yang datang dari internal maupun dari eksternal sistem organisasi pemerintahan. Kemudian dari hasil analisa sistem itulah patokan beliau untuk melakukan fungsi pengendalian yaitu berupa perintah kepada hierarki level di bawahnya agar visi dan misi organisasi tercapai.
Isu kasus migas yang dianggap menyudutkan Pak SBY adalah permasalahan pada Petral yang konon kabarnya Petral sebagai biang adanya mafia migas. Walaupun mungkin Pak SBY tidak mendapatkan laporan langsung dari bawahannya (menteri) terkait Petral, namun kalau Pak SBY menjalankan fungsi sistem terbuka, maka saya yakin Pak SBY juga mendapat informasi dari lingkungan di luar sistem pemerintahan.
Isu-isu Petral sudah ada sejak beberapa tahun lalu, semasa Pak SBY masih menjabat sebagai presiden. Bahkan isu itu tidak hanya berasal dari masyarakat dari lingkungan di luar sistem pemerintahan,namun juga berasal dari salah seorang menterinya, yaitu Pak DI walaupun mungkin Pak DI tidak menyebut bahwa Petral adalah pusat operasional mafia migas atau markas korupsi para pejabat sebagaimana pandangan dari orang di luar pemerintahan. Namun Pak DI hanya menyebut Petral sebagai salah satu biang kerok ketidakefisienan penyaluran migas. Kala itu sempat ada isu Petral akan dibubarkan oleh Pak DI, Menteri BUMN, namun pada ujungnya dibatalkan. Pak DI hanya membenahi Petral. Ntah apa alasannya kenapa harus dibatalkan, kl memang toh adanya Petral itu merugikan migas Indonesia karena dianggap tidak efisien.
Berdasarkan hierarki, yang memegang tanggung jawab terhadap instansi BUMN adalah menteri BUMN, di mana apa-apa yang ada di BUMN harus diawasi dan dikendalikan olehnya. Permasalahan migas, terutama ketidakefisiensian migas merupakan permasalahan yang harus dibenahi, karena dampaknya adalah kepada harga minyak yang diterima oleh masyarakat, nantinya akan berujung pada kinerja kehidupan masyarakat.
Kinerja kehidupan masyarakat secara umum adalah tanggung jawab presiden sebagai kepala negara yang juga punya peranan terhadap pengendalian sistem negara. Karena hierarki di atas presiden adalah masyarakat dan rakyat Indonesia, di mana presiden harus mengawasi dan mengendalikan rakyat Indonesia agar dapat berkinerja secara baik dalam kehidupan mereka.
Andai kata Petral itu dikabarkan tidak efisien terhadap penyaluran migas yang ujungnya dapat merugikan kinerja kehidupan masyarakat, apalagi informasi ini bersumber dari seorang menteri BUMN kala itu (walaupun mungkin tidak langsung dilaporkan kepada presiden), selain juga informasi dari masyarakat. Kenapa Petral tidak dibubarkan saja waktu itu? Toh sebagai pemegang kendali tertinggi, presiden dapat memberikan "perintah" dalam bentuk dukungan penuh pembubaran petral saat itu kepada menteri BUMN yang sejatinya sudah bersedia membubarkan Petral. Namun kenapa menteri tersebut membatalkannya?
Apakah pada saat itu menteri BUMN tidak berani berinisiatif membubarkan Petral, padahal Petral merupakan wewenang dari menteri BUMN itu sendiri, tanpa perintah langsung dari  presiden sebagai atasannya? Jika di dalam aturan seorang menteri bisa saja langsung membubarkan tanpa ada perintah atau tanda tangan langsung oleh presiden, kenapa Pak DI tidak melakukannya? Apakah hasil analisa hitung-hitungan menteri BUMN saat itu keliru yang pada ujungnya membatalkan pembubaran Petral?
Atau pak menteri masih ada rasa sungkan atau takut membubarkan Petral tanpa dukungan moril secara penuh dari seorang presiden? Karena dalam suatu organisasi, perubahan sistem yang akan dilakukan oleh hierarki di level bawah, biasanya akan mangkrak atau tidak berhasil atau kinerjanya akan turun jika hierarki di atasnya tidak memberikan dukungan moril secara penuh. Walaupun tidak ada hubungan langsung atau aturan langsung harus secara aliran perintah, namun dukungan moril atasan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan perubahan suatu sistem yang akan dilakukan hierarki di bawah.
Atau memang ada aturan bahwa setiap tindakan menteri harus ada perintah langsung atau tanda tangan langsung dari seorang presiden?
Bagaimana sistem kerja dan culture kerja di pemerintahan Pak SBY? Barangkali bisa membuka tabir yang ada.
salam,