Mohon tunggu...
I Made Bram Sarjana
I Made Bram Sarjana Mohon Tunggu... Administrasi - Analis Kebijakan

Peminat pengetahuan dan berbagi pengetahuan.

Selanjutnya

Tutup

Money Artikel Utama

Mempertahankan Momentum Pemulihan Ekonomi Bali di Masa Tahun Politik, Ketegangan Geopolitik, Krisis Energi, dan Perubahan Iklim

2 Desember 2023   05:00 Diperbarui: 3 Desember 2023   18:50 446
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Perekonomian Provinsi Bali pada tahun 2022 telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah dua tahun terpuruk akibat pandemi. Sepanjang tahun 2020-2021, pertumbuhan ekonomi Bali dan seluruh kabupaten/kota di Bali masih tumbuh negatif. Pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2020 terkontraksi dalam, yang ditandai dengan laju pertumbuhan -9,34 persen. Pada tahun 2021, sinyal perbaikan mulai terlihat walau pertumbuhan ekonomi Bali masih terkontraksi pada level -2,46 persen. Kabupaten Badung merupakan kabupaten yang mengalami kontraksi ekonomi terdalam yaitu pada tahun 2021, yaitu mencapai -6,74 persen sedangkan Kabupaten Klungkung terkontraksi paling rendah yaitu -- 0,23 persen.[1] 

Kondisi tersebut terjadi karena Provinsi Bali khususnya Kabupaten Badung merupakan daerah dengan tingkat ketergantungan yang amat tinggi terhadap industri jasa pariwisata. Oleh sebab itu ketika industri pariwisata mengalami keterpurukan akibat pandemi, maka terjadi reaksi berantai yang melumpuhkan perekonomian daerah. Daerah-daerah lain yang struktur perekonomiannya tidak sepenuhnya bergantung pada industri pariwisata, tidak mengalami kontraksi ekonomi separah Kabupaten Badung. Potret kondisi perekonomian Bali sepanjang tahun 2021 sebagai berikut.

Sumber: BPS Provinsi Bali
Sumber: BPS Provinsi Bali
Patut disyukuri, berkat langkah sigap dan cepat pemerintah dengan dukungan kuat masyarakat, dunia usaha dan seluruh pemangku kepentingan, maka tahun 2022 perekonomian Bali telah tumbuh positif. pada level 4,84 persen. Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Bali, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung pada tahun 2022 tergolong yang tumbuh paling tinggi yaitu mencapai 9,97 persen dan daerah yang laju pertumbuhannya terendah adalah Kabupaten Karangasem yaitu sebesar 2,58 persen sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut.

Sumber: BPS Provinsi Bali
Sumber: BPS Provinsi Bali

Kinerja perekonomian daerah yang bergerak positif sepanjang tahun 2022 ini juga dapat dilihat dari laju pertumbuhan pendapatan daerah, belanja daerah dan Pendapatan Asli Daerah pemerintah kabupaten/kota se-Bali. Berdasarkan Statistik Keuangan Kabupaten/kota se-Provinsi Bali Tahun 2020-2022 yang diterbitkan BPS Provinsi Bali, pendapatan daerah, belanja daerah dan Pendapatan Asli Daerah pemerintah kabupaten/kota se-Bali telah tumbuh positif.[2] Kondisi tersebut tentunya menunjukkan bahwa perekonomian daerah telah menggeliat, APBD telah bergerak untuk mendukung pelaksanaan berbagai bentuk pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat. Data tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Sumber: BPS Provinsi Bali
Sumber: BPS Provinsi Bali

Pada tahun 2022, realisasi pendapatan dan belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga telah tumbuh positif. Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Badung bahkan melampaui realisasi belanja daerah dan menjadi daerah dan menjadi yang tertinggi bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Bali.

Data BPS Provinsi Bali menunjukkan bahwa di antara kabupaten/kota se-Bali, Kabupaten Badung menjadi daerah dengan realisasi pendapatan tertinggi yaitu mencapai Rp 4,61 triliun dengan realisasi belanja daerah yang lebih rendah yaitu mencapai sekitar Rp 3,67 triliun. Realisasi pendapatan yang melampaui belanja ini tentunya selanjutnya memberikan tambahan pendapatan pada tahun anggaran berikutnya, yaitu Tahun Anggaran 2023. Data tersebut sebagaimana terlihat pada grafik di bawah.

Sumber: BPS Provinsi Bali
Sumber: BPS Provinsi Bali

Data di atas menunjukkan bahwa kinerja perekonomian daerah Kabupaten Badung maupun daerah lainnya di Bali sepanjang tahun 2022 telah menunjukkan terjadinya perbaikan, dan diharapkan pada tahun 2023 juga menunjukkan kondisi yang sama. Perkembangan kondisi perekonomian terkini pada tahun 2023 baru tersedia hingga tingkat Provinsi Bali. Data BPS Provinsi Bali menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada triwulan II tahun 2023 bila dibandingkan dengan triwulan II tahun 2022 (year on year) mengalami pertumbuhan 5,35 persen.

Pertumbuhan ekonomi Bali yang positif tersebut tentunya terjadi karena ditopang pula oleh pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Bali yang tumbuh positif. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung hingga triwulan II tahun 2023 tentunya juga tumbuh positif. Kondisi ini perlu disyukuri karena menunjukkan perekonomian daerah Kabupaten Badung dan daerah lainnya di Bali pada umumnya tidak mengalami tekanan sebagaimana yang sempat dikhawatirkan sebelumnya.

Perekonomian Bali yang tumbuh positif hingga triwulan II tahun 2023 ini sebagian besar masih ditopang oleh lapangan usaha penyediaan usaha akomodasi dan makan minum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur perekonomian Provinsi Bali pada umumnya memang masih sangat didominasi oleh industri jasa pariwisata.

Sumber: BPS Provinsi Bali
Sumber: BPS Provinsi Bali

Data di atas menunjukkan bahwa struktur perekonomian Bali masih ditopang oleh sektor-sektor yang telah lama amat mendominasi seperti industri jasa pariwisata dan yang terkait. Struktur perekonomian daerah yang amat bertumpu pada industri jasa pariwisata tersebut tentunya amat rentan terhadap berbagai gejolak, seperti yang telah terjadi selama ini. Terdapat fenomena internasional yang perlu menjadi pertimbangan para pembuat kebijakan karena berpotensi menghambat proses percepatan pemulihan ekonomi Bali. 

Ketegangan geopolitik di Eropa Timur akibat Perang Rusia-Ukraina misalnya. Perang ini mengakibatkan terjadi krisis energi di Eropa hingga terganggunya rantai pasok bahan pangan dunia mengingat Ukraina merupakan salah satu penghasil gandum terbesar di dunia. Belum berakhir ketegangan antara Rusia-Ukraina, selanjutnya terjadi perang pula antara Israel-Palestina yang berpotensi menimbulkan dampak ekonomi di Indonesia. Sentimen anti Israel maupun berbagai produknya menguat akibat perang ini.

Krisis energi juga terjadi di Tiongkok, akibat keterbatasan pasokan batubara yang menjadi sumber utama bahan bakar pada industri manufaktur mereka. Tiongkok dengan kekuatan industrinya menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia yang memasok kebutuhan berbagai produk manufaktur di dunia. 

Ketika Tiongkok sebagai mesin pertumbuhan ekonomi global mengalami tekanan, maka dampaknya akan dirasakan pula pada perekonomian negara-negara lain, terlebih bila memiliki keterkaitan yang amat erat dengan Tiongkok dari sisi impor maupun ekspor.

Hasil kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis (LPEM FEB) Universitas Indonesia yang tertuang dalam Seri Analisis Makroekonomi Indonesia Economic Outlook 2024 menyebutkan bahwa iklim politik dan kondisi moneter global akan mempengaruhi perekonomian Indonesia pada tahun 2024.[3]

Sebagaimana diketahui bersama bahwa pada tahun 2024 Indonesia akan pertama kalinya melaksanakan pemilihan umum serentak untuk memilih presiden-wakil presiden, anggota legislatif di pusat dan daerah serta kepala daerah. Kajian tersebut menyebutkan bahwa di satu sisi belanja domestik tinggi untuk mendukung aktivitas pemilu dapat memicu konsumsi domestik yang menjadi salah satu faktor mendukung pertumbuhan ekonomi. Walau demikian, panjangnya masa transisi kekuasan dari sejak pemilu hingga menjabat secara definitif akan membuat investor dalam maupun luar negeri kemungkinan menunda investasinya.

Para investor akan mengamati perkembangan terlebih dahulu (wait and see) sebelum benar-benar yakin akan stabilitas politik dan keamanan yang akan mempengaruhi investasinya. Kondisi ini berpotensi menahan laju investasi yang akan berdampak pula pada tertahannya laju pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2024. Kajian LPEM FEB UI memproyeksikan perekonomian Indonesia akan tumbuh antara 5-5,1 persen pada tahun 2024.

Sumber: LPEM FEB UI
Sumber: LPEM FEB UI
Belanja modal berupa pembangunan infrastruktur dari anggaran pemerintah yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kemungkinan akan berkurang pada masa tahun politik mengingat dampaknya yang baru dirasakan pada jangka menengah dan panjang. Dalam analisis LPEM FEB UI, belanja modal pemerintah mengalami penurunan pada tahun-tahun pelaksanaan pemilu di Indonesia.

Sumber: LPEM FEB UI
Sumber: LPEM FEB UI

Asian Development Bank (ADB) dalam Asian Economic Outlook September 2023 memproyeksikan besaran pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 juga pada kisaran 5 persen. Proyeksi tersebut didasarkan pada meningkatnya permintaan/konsumsi domestik sepanjang tahun 2023. Peningkatan konsumsi domestik ini mengambil alih peran ekspor komoditas yang selanjutnya akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2023 -- 2024, sementara laju inflasi diperkirakan rata-rata sebesar 3 persen pada tahun 2024.[4] Pertumbuhan ekonomi kawasan Asia sebagai kawasan terdekat yang akan turut mempengaruhi perekonomian Indonesia juga diperkirakan akan terus menguat mencapai kondisi seperti sebelum pandemi.[5]

Sumber: ADB Outlook September 2023
Sumber: ADB Outlook September 2023

Walaupun ADB memproyeksikan perekonomian kawasan dan Indonesia akan menguat, hasil analis ADB juga menyebutkan potensi tekanan terhadap perekonomian akibat dampak El Nino berkepanjangan sepanjang tahun 2023 yang berpotensi mengganggu produksi pangan serta berimplikasi pada meningkatnya harga-harga bahan pangan.

Pemerintah dalam APBN 2024 menetapkan target yang sedikit lebih tinggi dari proyeksi ADB. Dalam APBN 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 diproyeksikan berada pada kisaran 5,2 persen dan inflasi diproyeksikan berada pada kisaran 2,8 persen.[6]

Sumber: CNBC Indonesia
Sumber: CNBC Indonesia
Pembahasan asumsi dasar APBN 2024 antara pemerintah dan DPR RI tersebut juga telah mempertimbangkan masih tingginya  resiko dan ketidakpastian (risk and uncertainty) global akibat berkepanjangannya tensi geopolitik, suku bunga internasional yang diperkirakan masih tetap bertahan pada level tinggi yang berimplikasi pada tingginya biaya-biaya ekonomi dan volatilitas pada pasar keuangan keuangan global. 

Potensi perlambatan pertumbuhan perekonomian global terjadi akibat kebijakan berbagai bank sentral pada negara-negara di dunia melalui kebijakan moneter yang menetapkan tingkat suku bunga pada level tinggi dalam jangka waktu cukup lama (higher-for-longer). Langkah ini ditempuh untuk menjaga stabilitas nilai mata uang untuk mengantisipasi  dampak ketidakpastian pasar keuangan global. 

Suku bunga yang tinggi dapat menurunkan laju investasi yang akan menggerus pertumbuhan ekonomi global berada pada level relatif rendah dalam waktu yang cukup panjang (weaker-for-longer). Kondisi ini dapat menekan laju pertumbuhan ekonomi global berada pada level rendah dalam waktu yang cukup panjang.

Perubahan iklim global juga menjadi faktor yang perlu diperhitungkan sebagai salah satu pemicu resiko dan ketidakpastian perekonomian tahun 2024. Fenomena El Nino berkepanjangan yang mengakibatkan iklim kering sepanjang tahun 2023 telah mengakibatkan terjadinya gangguan produksi pangan. Berdasarkan hasil analisis data iklim global dalam periode yang cukup panjang, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), Badan Oseanografis dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat, menyimpulkan bahwa terdapat 62 persen kemungkinan bahwa El Nino masih akan terus berlanjut hingga antara bulan April-Juni 2024 khususnya pada bumi bagian utara.[7]

Di Indonesia, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi fenomena El Nino pada level moderat masih akan terus bertahan dan berakhir pada bulan Februari-Maret 2024. Hingga bulan Nopember 2023 berdasarkan peta prakiraan curah hujan BMKG, sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan mengalami curah hujan level rendah dan menengah. Kemarau berkepanjangan yang selanjutnya berubah drastis menjadi musim penghujan, apabila tidak diantisipasi dengan baik akan berpotensi mengakibatkan terjadinya bencana banjir, tanah longsor dan bencana lain yang dapat mengganggu produksi pangan nasional.

Sumber: BMKG
Sumber: BMKG

Selanjutnya melihat ke depan, pada tahun 2024 dengan bercermin pada kondisi yang terjadi hingga menjelang akhir tahun 2023, perlu dilakukan percermatan kembali atas proyeksi perekonomian nasional dan global tahun 2024 yang sedikit banyak akan berimplikasi terhadap perekonomian Provinsi Bali. Ketika perekonomian terpuruk di masa pandemi tahun 2020, sempat mengemuka kembali wacana lama untuk memperkuat sektor-sektor ekonomi lainnya agar Bali tidak hanya menggantungkan diri dari pariwisata. 

Sektor-sektor yang diharapkan dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi selain pariwisata adalah pertanian dalam arti luas, sektor ekonomi kreatif digital termasuk industri kerajinan atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berorientasi ekspor. Kini setelah perekonomian daerah kembali pulih namun masih dengan konstruksi yang lama, seharusnya wacana tersebut tidak dilupakan begitu saja. Ketika langkah-langkah diversifikasi ekonomi tidak dilakukan secara serius dan konsisten, maka tidak tertutup kemungkinan Provinsi Bali akan kembali mengalami masalah yang sama, keterpurukan ekonomi.

Berbagai analisis yang telah dilakukan oleh banyak pihak tersebut tersebut tentunya perlu menjadi pertimbangan para pembuat kebijakan untuk semakin memperkokoh fundamental perekonomian Bali serta kabupaten/kota lainnya, yang baru saja memasuki fase pemulihan pada tahun 2022-2023 ini. Kebijakan fiskal maupun kebijakan pembangunan daerah yang ditempuh perlu memperhatikan berbagai faktor resiko dan ketidakpastian yang telah terindentifikasi oleh berbagai pihak agar mampu meredam berbagai tekanan maupun goncangan perekonomian pada tahun 2024.

Wacana untuk mendiversifikasi perekonomian Bali pada masa keterpurukan ekonomi tidak boleh pupus atau dilupakan begitu saja karena ekonomi telah mulai bergeliat. Ketika kebijakan pembangunan yang diambil telah mempertimbangkan berbagai kajian ilmiah (evidence-based policy) maka diharapkan momentum pemulihan ekonomi Bali dapat dipertahankan pada tahun 2024, tahun politik yang dibayangi ketegangan geopolitik, krisis energi dan perubahan iklim.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun