Peran Penting APBD di Masa Transisi Menuju Pemulihan Ekonomi

Tahun 2023 menjadi tahun yang penting bagi Kabupaten  Badung untuk melakukan percepatan pembangunan ekonomi daerah setelah mengalami keterpurukan ekonomi sejak tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Langkah-langkah sistematis dan terukur untuk menuju pemulihan ekonomi telah memperoleh momentumnya seiring dengan telah berangsur aktifnya kembali industri pariwisata.

Dalam proses tersebut, upaya pemulihan juga harus menghadapi tantangan berat berupa resesi global dan ketegangan geopolitik di Eropa akibat perang Rusia-Ukraina.

Instrumen kebijakan pembangunan yang kuat diperlukan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi. Dalam konteks tersebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan dukungan Pemerintah Provinsi Bali melalui APBD provinsi Bali dan pemerintah melalui APBN sebagai instrumen kebijakan pembangunan daerah dengan fungsi alokasi, distribusi, dan otorisasi memiliki peran strategis dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi daerah yang berorientasi pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung.

Dalam kondisi yang tidak menentu, kompleks, penuh resiko dan mudah berubah sehingga sering menimbulkan kebingungan (Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity/VUCA), maka kebijakan pengelolaan APBD harus pula adaptif terhadap kondisi tersebut. Pengelolaan APBD sejak perencanaan hingga implementasinya tidak bisa lagi dilakukan dengan pendekatan normal dan rutin (business as usual).

Diperlukan langkah kreatif dan inovatif agar APBD yang menjadi tumpuan dalam pembangunan daerah dapat secara efektif berdampak pada percepatan pemulihan ekonomi serta dapat memperbaiki kondisi kesejahteraan masyarakat yang telah terpuruk akibat pandemi.

Di sisi lain, terdapat pula kondisi yang berpotensi mengaburkan fokus APBD untuk mempercepat pemulihan ekonomi, yaitu perhelatan politik tahun 2024.

Kompetisi politik ini tidak terhindarkan akan turut menggerus sebagian sumber daya yang ada untuk kebijakan berorientasi jangka pendek yang tidak berkorelasi secara fungsional dengan upaya pemulihan ekonomi.

Apabila ini yang terjadi maka kinerja akselerasi pemulihan ekonomi yang telah mengalami keterpurukan sehingga mengalami kerusakan yang cukup dalam (scarring effect) tidak akan dapat mencapai momentumnya.

Pengelolaan APBD di masa transisi dari keterpurukan menuju masa pemulihan harus difokuskan pada perbaikan berbagai indikator makro pembangunan yang menjadi proxy kesejahteraan masyarakat maupun kemajuan pembangunan daerah seperti pertumbuhan ekonomi, penggangguran, dan kemiskinan.

Perkembangan beberapa indikator pembangunan tersebut pada tahun 2017 hingga tahun 2021 sebagai berikut:

Berdasarkan data BPS, tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung mengalami penurunan yang amat dalam dari sebesar 5,81 persen pada tahun 2019 menjadi -- 16,55 persen pada tahun 2020.

Selanjutnya pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi telah bergerak naik, walau masih berada pada posisi minus yaitu -- 6,74 persen. Tingkat kemiskinan juga mengalami peningkatan dari sebesar 1,78 persen pada tahun 2019 menjadi 2,02 persen pada tahun 2020 dan selanjutnya menjadi 2,62 persen pada tahun 2021.

Selain itu tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan drastis dari 0,38 persen pada tahun 2019 menjadi 6,92 persen pada tahun 2020 dan sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 6,93 persen.

Hingga saat ini perekonomian daerah Kabupaten Badung amat tergantung dari sektor pariwisata. Keterpurukan ekonomi yang amat mengandalkan pariwisata harus menjadi pelajaran bahwa Kabupaten Badung perlu memperkuat sektor lainnya agar tidak hanya menggantungkan pembangunan ekonominya pada satu pilar ekonomi.

Ketergantungan Kabupaten Badung yang demikian tinggi terhadap sektor pariwisata mengakibatkan kontraksi pertumbuhan ekonomi daerah ini menjadi yang paling parah di Bali sebagai dampak pandemi.

Data BPS tahun 2021 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung mengalami kontraksi yang terdalam di antara kabupaten/kota se-Bali, mengingat Kabupaten Badung merupakan daerah yang struktur perekonomiannya paling terkait dengan industri pariwisata. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/kota se-Bali pada tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut.

Dok. pribadi

Berdasarkan grafik di atas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung pada tahun 2021 terkontraksi menjadi -6,74 persen sehingga menjadi yang terkontraksi paling dalam di antara kabupaten/kota lainnya di Bali, bahkan lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Bali yang juga terkontraksi -2,47 persen. Kabupaten dengan tingkat kontraksi pertumbuhan ekonomi paling rendah adalah Kabupaten Klungkung yaitu -- 0,23 persen.

Indikator lainnya yang juga menjadi proksi kesejahteraan masyarakat adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang perkembangannya sebagai berikut.

Dok. pribadi

Perkembangan nilai IPM Kabupaten Badung dalam enam tahun terakhir menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Walau demikian, peningkatan yang cukup signifikan hanya terjadi dari tahun 2017 hingga tahun 2019, selanjutnya hanya terjadi peningkatan yang sedikit dari tahun ke tahun sejak tahun 2019 hingga tahun 2022.

Mengacu pada data tersebut maka berbagai program pembangunan yang dilaksanakan melalui APBD perlu dioptimalkan untuk mendorong peningkatan capaian berbagai indikator yang menjadi target-target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pembangunan dan penguatan berbagai sektor ekonomi tersebut membutuhkan dukungan kuat APBD yang dikelola secara kreatif dan inovatif serta berbasis pada pemanfaatan hasil-hasil riset.

Oleh sebab itu fungsi pengawasan dan monitoring dari pemerintah juga diperlukan untuk memastikan pengelolaan APBD di masa transisi dari keterpurukan menuju pemulihan ekonomi ini dapat berjalan on the right track, berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui aktivitas ekonomi produktif yang berbasis pengetahuan dan teknologi.

Pengelolaan APBD yang kreatif, inovatif serta berperspektif berkelanjutan amat diperlukan agar pemulihan ekonomi dapat terlaksana dengan cepat serta mendorong pembangunan berbagai sektor ekonomi sesuai potensi ekonomi yang dimiliki Kabupaten Badung.