Terbitnya laporan Indonesialeaks terkait kejanggalan kasus korupsi impor daging membuat bola panas beredar diantara Polri dan KPK. Kedua institusi itu berpotensi diadu domba kembali oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.
Pasca laporan investigasi tersebut beredar di publik, mantan Komisioner KPK Bambang Widjojanto (BW) langsung menyerang KPK.
Ia dengan nada menantang mempertanyakan keberanian Ketua KPK Agus Rahardjo cs untuk memeriksa Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian terkait kasus korupsi yang menjerat bos CV Sumber Laut Perkasa Basuki Hariman. Dia juga mempertanyakan kesungguhan KPK untuk menuntaskan kasus tersebut.
Bila diamati, serangan dari BW kepada KPK ini memiliki dua sisi layaknya pedang yang tajam. Dengan menantang KPK, BW pada dasarnya sedang mengarahkan 'pistol'-nya ke muka KPK.
Dengan komentarnya itu, jelas terlihat bila BW ingin mengadu domba institusi Polri dan KPK untuk saling berseteru dengan memanfaatkan kabar yang masih belum jelas kebenarannya.
Dengan memanfaatkan kasus ini, dirinya ingin melemahkan dan menyudutkan institusi Polri di hadapan publik.
Usaha BW ini bukan tanpa alasan. Diduga kuat ada alasan politis di belakangnya. Sebab dirinya pernah diusut dalam kasus pidana mengarahkan kesaksian palsu saat dirinya menjadi pengacara Ujang Iskandar (Bupati Kotawaringin Barat) dalam perkara di MK.
Agak lucu memang cara menyerang BW di atas. Seharusnya dia tidak perlu lagi ikut campur atau mengintervensi kinerja KPK, karena bukan lagi bagian dari KPK.
Komisi anti rasuah itu hingga kini tetap profesional dan sudah tahu apa yang harus dilakukan, serta tidak tebang pilih jika memang ada indikasi seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Sikap BW menantang KPK seolah-olah meremehkan kredibilitas KPK saat ini.
Adapun laporan Indonesialeaks sebagai pangkal masalah sebenarnya adalah isu lama yang diungkit kembali. Isu itu telah dibantah oleh Kapolri Tito Karnavian terkait dugaan penerimaan aliran uang dari Basuki Hariman.
Bahkan, pelaku utama kasus itu secara tegas telah mengatakan tidak pernah memberikan uang kepada Kapolri Tito Karnavian. Dengan demikian, pembukaan kasus ini diduga kuat lebih banyak muatan politisnya, dibandingkan upaya mengungkap kebenaran dan keadilan.
