Kepantasan Jokowi jadi Presiden Indonesia

Assalamualaikum,

Dalam acara Debat Kandidat Capres putaran Satu kemaren Konsep yang ditawarkan Jokowi yang patut menjadi perhatian selanjutnya adalah lontaran Isu Politik Aggaran.

Betapa Inovatifnya Capres yang merangkap Petugas PDI perjuangan ini membawakan ISU yang katanya Baru, Cerdas dan Sudah dibuktikannya sebelumnya. Saking bernasnya, para Intelektual partisan yang berada dibelakang kandidat ini, tidak sadar jika sesungguhnya ide ini masih terlalu Sumir dan Cendrung berpotensi menghancurkan cita-cita dan pengorbanan para Pendiri Bangsa.

Jokowi melontarkan untaian kata sebagai berikut.

• 
  
• Melaksanakan Politik Anggaran yang akan bisa menertibkan pemerintah daerah agar patuh pada pemerintah pusat.
  
• Jokowi menyebut untuk membuat daerah-daerah patuh pada pemerintah pusat, maka strateginya adalah memainkan Politik Anggaran.
  
• Jokowi  menyebut rata-rata 85% APBD daerah berasal dari pusat.
  
• Jika ada kebijakn daerah yang tidak sejalan, maka akan diberi Hukuman  dalam bentuk pemotongan DAK.
  

Inilah BLUNDER ke tiga dari Pemaparan Jokowi yang di sanjung-sanjung oleh sebagian orang-orang yang menggadaikan Rasionalitas dan Intelektualitasnya.

Mengapa timbul kesimpulan seperti itu,,,?

Jawabnya sudah terbukti,

• 
  
• Jokowi adalah salah satu contoh kepala daerah yang sering kali berlawanan dengan pemerintah pusat.
  
• Jokowi senantiasa menyalahkan Pemerintah pusat kala menemui kesukaran dalam mengurusi hanya sebuah Provensi bernama DKI Jakarta. link
  
• Jokowi juga menjadi salah satu Walikota(pimpinan daerah tingkat dua) yang sering berseberangan dengan Gubernur Jawa Tengah. link
  

Jika kebijakn ini diterapkn oleh Jokowi,  maka dapat dipastikn akan banyak gejolak di daerah-daerah  terutama yang bupati/gubernurnya bukan dari koalisi JKW-JK.

Artinya kebijakan ini hanya akan menambah daftar masalah baru di Indonesia. Alih alih menyelesaikn masalah, Jokowi justru memunculkn masalah baru.

Mungkin Jokowi berpikir, mengelola Indonesia itu sepert mengelola Jakarta, dimana  semua Walikota diangkt oleh Gubenur dan semuanya adalah PNS. Inilah Pola Pikir Sempit Nan Dangkal...!! dan Membahayakan...!!!

NKRI bukanlah hanya sekelas kota Solo dan hanya Jakarta. Dua daerah yang dapat memberi keleluasaan bagi pimpinannya tanpa ada DAERAH OTONOM yang dikelolanya. Berhadapan dengan anggota DPRD saja Jokowi kwlihatan Kwalitasnya, Bagaimana jika kelak berhadapan dengan anggota DPR yang terkenal Garang dan Kritis itu...?

Artinya kebijakan Jokowi ini hanya akan Menambah  daftar Masalah baru di Indonesia. Alih-alih  menyelesaikan masalah, Jokowi  justru memunculkn masalah baru, yang berpotensi Pembangkangan Daerah Otonom, yang Ujung-ujungnya berpotensi menjadi pemicu Desintegrasi Bangsa.

Gawat bukan kawan, akibat yang mungkin timbul apabila kita sempat menyerahkan Amanah pada manusia yang bermodal Karbitan Media ini...???

Kesimpulannya,

• 
  
• Statemen Jokowi dalam debat capres-cawapres putaran pertama,  jelas terlihat Jokowi  belum memiliki konsep tentang Indonesia masa depan.
  
• Mungkn ada benarnya pendapat sebagian orang agar Jokowi jadi Mentri teknis dulu sebeulm jadi Presiden. Biar dia tau masalah dan cara menyelesaikan masalah.
  

Apakah kira akan mempertaruhkan nasib  kelangsungan NKRI ini demi ambisi anak manusia bernama Jokowi ini,,,,,,?

Sadarlah hai sodara dan sodariku.....!

Wassalam

BA