Mohon tunggu...
Brain Alfonso
Brain Alfonso Mohon Tunggu... -

My be yes, my be no,!

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Kepantasan Jokowi jadi Presiden Indonesia

14 Juni 2014   02:59 Diperbarui: 20 Juni 2015   03:49 83
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Assalamualaikum,

Dalam acara Debat Kandidat Capres putaran Satu kemaren Konsep yang ditawarkan Jokowi yang patut menjadi perhatian selanjutnya adalah lontaran Isu Politik Aggaran.

Betapa Inovatifnya Capres yang merangkap Petugas PDI perjuangan ini membawakan ISU yang katanya Baru, Cerdas dan Sudah dibuktikannya sebelumnya. Saking bernasnya, para Intelektual partisan yang berada dibelakang kandidat ini, tidak sadar jika sesungguhnya ide ini masih terlalu Sumir dan Cendrung berpotensi menghancurkan cita-cita dan pengorbanan para Pendiri Bangsa.

Jokowi melontarkan untaian kata sebagai berikut.


  • Melaksanakan Politik Anggaran yang akan bisa menertibkan pemerintah daerah agar patuh pada pemerintah pusat.
  • Jokowi menyebut untuk membuat daerah-daerah patuh pada pemerintah pusat, maka strateginya adalah memainkan Politik Anggaran.
  • Jokowi  menyebut rata-rata 85% APBD daerah berasal dari pusat.
  • Jika ada kebijakn daerah yang tidak sejalan, maka akan diberi Hukuman  dalam bentuk pemotongan DAK.

Inilah BLUNDER ke tiga dari Pemaparan Jokowi yang di sanjung-sanjung oleh sebagian orang-orang yang menggadaikan Rasionalitas dan Intelektualitasnya.

Mengapa timbul kesimpulan seperti itu,,,?

Jawabnya sudah terbukti,


  • Jokowi adalah salah satu contoh kepala daerah yang sering kali berlawanan dengan pemerintah pusat.
  • Jokowi senantiasa menyalahkan Pemerintah pusat kala menemui kesukaran dalam mengurusi hanya sebuah Provensi bernama DKI Jakarta. link
  • Jokowi juga menjadi salah satu Walikota(pimpinan daerah tingkat dua) yang sering berseberangan dengan Gubernur Jawa Tengah. link

Jika kebijakn ini diterapkn oleh Jokowi,  maka dapat dipastikn akan banyak gejolak di daerah-daerah  terutama yang bupati/gubernurnya bukan dari koalisi JKW-JK.

Artinya kebijakan ini hanya akan menambah daftar masalah baru di Indonesia. Alih alih menyelesaikn masalah, Jokowi justru memunculkn masalah baru.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun