Program pengentasan kemiskinan dilakukan untuk menjaga pemerataan sekaligus bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya. Berbagai kebijakan afirmatif dilakukan untuk mengurangi disparitas sosial, baik melalui pemenuhan kebutuhan dasar bagi rakyat, penyediaan perumahan rakyat, serta subsidi energi. Pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan melalui pemberian bantuan dan perlindungan jaminan sosial.
Diketahui pemerintah telah meluncurkan kartu indonesia pintar (KIP) kepada 8 juta siswa, kartu keluarga sejahtera (KKS) kepada 5,9 juta keluarga, serta kartu indonesia sehat (KIS) kepada 92,2 juta jiwa. Bantuan tersebut harus terus dievaluasi agar diketahui kelayakan penerima, ketepatan sasaran, serta kemudahan persyaratan. Cukup riskan jika bantuan dan jaminan sosial tersebut tidak dinikmati oleh yang semestinya.
Selain itu, pembangunan manusia juga terus digalakan, dengan perbaikan sistem pendidikan dan kesehatan, diketahui indeks pembangunan manusia (IPM) tahun 2016 sebesar 75,3. Termasuk di dalamnya pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan penyandang disabilitas dengan memperhatikan hak-haknya di ruang publik.
Reformasi agraria, concern terhadap pembangunan desa, masyarakat adat, serta ekonomi rakyat melalui penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), adalah beberapa program dalam rangka pengentasan kemiskinan. Reforma agraria dilakukan dengan memberikan perlindungan terhadap hutan lindung, termasuk pengakuan negara terhadap hak ulayat masyarakat adat, pemisahan batasan administratif antar negara dan masyarakat adat pada beberapa hal pokok dilakukan untuk menjaga kesatuan masyarakat adat sebagai khazanah kebudayaan bangsa. Hutan lindung yang dilindungi telah mencapai 13.121 Ha, sebagai proteksi negara atas kawasan hijau.
Penyaluran dana desa serta KUR mesti dimonitoring secara baik untuk melihat ketepatan sasaran, serta capaian penggunaannya. Transfer dana desa meningkat pada tahun 2017 sebesar Rp 60 Trilliun, dana yang cukup besar ini mesti termanfaatkan secara baik dan produktif untuk kesejahteraan warga desa. Dana desa harus dapat dikonversi menjadi program-program produktif yang bersifat strategis, dana tersebut tidak hanya difokuskan pada perbaikan infrastruktur desa, atau pemberdayaan masyarakat desa dalam jangka pendek, tapi mesti menggenjot ekonomi desa melalu pemetaan kawasan desa berbasis keunggulan. Selain itu, realisasi penyaluran KUR telah mencapai 47,4% (Rp 52,2 Trilliun) dari total Rp 110 Trilliun, capaian ini tidak hanya dilihat dari segi serapan anggaran, tapi juga diukur penggunaannya ke sektor-sektor produktif agar sesuai dengan concern ekonomi kreatif.
Pembangunan Kewilayahan.
Pemetaan wilayah dilakukan dalam rangka pembangunan wilayah, hal ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah. Pemerataan wilayah bukan semata menyeragamkan wilayah, tapi mendesign agar pembangunan nasional tidak menimbulkan ketimpangan antar wilayah. Konektivitas infrastruktur dilakukan melalui pemerataan proyek antar wilayah, hal ini dikuatkan dengan reformasi percepatan infrastruktur.
Paradigma pembangunan berbasis wilayah bukan mendikotomikan antar jawa - luar jawa, tapi mesti menjadi dasar prioritas program perbaikan disparitas antar wilayah. Pemerintah menggalakan pembangunan luar jawa melalui pemetaan kawasan ekonomi khusus (KEK) serta penetapan pusat kegiatan strategis nasional (PKSN) yang difokuskan pada luar jawa. Diketahui nilai investasi pada semester I tahun 2017, pulau jawa sebesar 54% dan luar jawa sebesar 46% dari total anggaran Rp 336,7 Trilliun. Walaupun di pulau jawa masih besar, namun persentasi ini menunjukkan tingkat keseriusan pemerintah dalam mengurangi ketimpangan antar wilayah.
Pembangunan Politik, Hukum, Keamanan, dan Kebudayaan.
Concern pemerintah terhadap persoalan POLHUKAM dan kebudayaan ditegaskan melalui penguatan mental manusia indonesia, yakni dengan revolusi mental. Sampai 3 tahun berlangsung, revolusi mental belum begitu terasa, walaupun pemerintah terus berupaya melaksanakannya. Penegakan supremasi hukum melalui penguatan kelembagaan, reformasi di bidang hukum, serta pengakuan hak asasi manusia (HAM) di ruang publik adalah beberapa langkah perbaikan, namun tetap menimbulkan problem baru, apakah ini jawaban atas revolusi mental yang gagal, ataukan mental kita yang telah fatal.
Stabilitas sosial dan keamanan terus dijaga melalui penanggulangan aksi radikalisme dan terorisme, hal ini tidak hanya menjadi beban pemerintah, tapi merupakan tanggung jawab semua civil society. Penguatan diplomasi internasional melalui bantuan - dukungan terhadap persoalan palestina, kasus rohingya, problem di timur tengah, hingga keterlibatan aktif dalam politik internasional, merupakan langkah-langkah politik negara sebagai bagian dari dunia internasional melalui peran yang kontributif secara eksternal.
