Tiga tahun yang lalu negeri ini disuguhkan dengan berbagai ide gemilang, alih-alih seperti permen untuk meredam tangis anak kecil akibat lapar. Ide perubahan besar itu bertebaran disana sini kala perhelatan demokrasi melalui pemilihan presiden - wakil presiden dimulai. Bukan sekedar kampanye, tapi itulah ruang demonstrasi di depan publik, ikrar juang jika mendapat amanah, sampai akhirnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan nahkoda baru pengemudi kapal nusantara.
Kini tiga tahun telah berlalu, saatnya melihat sang nahkoda dalam berkemudi, sejauh mana rakyat telah dihantar menuju dermaga kesejahteraan. Pemerintahan Jokowi - JK selama 3 tahun menjabat, telah menuai beragam prestasi maupun apresiasi dari publik, tak heran jika berbagai rilis survey menunjukkan tingkat kepuasan publik atas kinerja Jokowi - JK masih tinggi (Indikator : 68,3%, Kompas : 70,8%). Namun hal itu menyisakan beberapa pekerjaan rumah yang mesti segera dibenahi dan diperbaiki.
Evaluasi kinerja pemerintahan Jokowi - JK adalah mutlak dilakukan demi menjaga proses check and balance pemerintahan, termasuk pengawasan yang dilakukan oleh publik. Dari publikasi laporan 3 tahun Jokowi - JK diketahui beberapa capaian pembangunan, baik di sektor pembangunan ekonomi, program pengentasan kemiskinan, pembangunan kewilayahan, serta pembangunan bidang politik, hukum dan keamanan. Dari publikasi laporan tersebut dapat dievaluasi beberapa hal.
Pembangunan Ekonomi.
Pembangunan di bidang ekonomi dilakukan untuk memperbesar size ekonomi, hal ini dilakukan melalui peningkatan produktivitas, melakukan rekonsentrasi terhadap pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan cara perbaikan infrastruktur, pemulihan sistem energi melalui eksplorasi - eksploitasi energi serta energi baru (EBT), maupun peningkatan program ekonomi kreatif dan pariwisata.
Size ekonomi yang besar dimungkinkan dapat dibagi sesuai kebutuhan daerah, perhatian negara terhadap problem energi nasional mesti bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan energi domestik, dengan jumlah penduduk yang relatif begitu banyak memungkinkan kebutuhan energi juga sepadan. Penggalaan ekonomi kreatif sebagai concern sektor UMKM, serta perbaikan destinasi wisata dalam menunjang ekonomi daerah, tidak hanya melalui subsidi, tapi mesti juga dipikirkan akses, baik akses transportasi maupun akses informasi.
Deregulasi sektor UMKM harus dilakukan agar menjaga daya saing, kemudahan prosedur serta pemberian intensif adalah beberapa capaian pemerintah dalam menumbuh kembangkan ekonomi kreatif. Disamping itu, peningkatan ekonomi maritim juga menjadi fokus negara, hal ini sedari awal digulirkan melalui pembangunan tol laut, namun tidak hanya penyediaan alur distribusi barang - jasa, namun juga dipikirkan kekuatan produksi barang - jasa antar daerah. Pembangunan ekonomi archipelago adalah solutif sesuai corak wilayah kepulauan. Peningkatan investasi, baik penanaman modal asing (PMA) maupun investasi domestik terus diperhatikan melalui perbaikan sistem dan aturan, serta peningkatan produktivitas melalui perbaikan sistem ketenaga kerjaan maupun peningkatan pendidikan vokasi.
Diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi pada Quartal I tahun 2017 sebesar 5,01%, inflasi sampai agustus 2017 sebesar 3,62%, tingkat kemiskinan sebesar 10,64%. Data ini menunjukkan bahwa capaian pertumbuhan ekonomi nasional cukup baik, inflasi terkendali, bahkan tingkat kemiskinan menurun dibanding tahun sebelumnya. Namun pertumbuhan ekonomi mesti linier dengan pembangunan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi yang positif juga dirasakan oleh masyarakat kecil di pelosok sekalipun. Pertumbuhan ekonomi juga harus memenuhi kebutuhan nasional secara menyeluruh.
Keadaan investasi nasional cukup membaik, diketahui dari rilis indeks daya saing global menunjukkan bahwa indonesia pada tahun 2017 berada di peringkat 36, dimana pada tahun sebelumnya berada di peringkat 41. Selain itu indonesia juga memperoleh status layak investasi (Moody's Fitch Standard & Poor). Program strategi nasional mulai difokuskan pada wilayah timur indonesia, diketahui sumatera sebanyak 61 proyek dengan nilai investasi Rp 638 Trilliun, Jawa mendapatkan 93 proyek dengan nilai investasi Rp 1.065 Trilliun, sulawesi memperoleh 27 proyek dengan anggaran Rp 155 Trilliun, bali dan nusa tenggara sebanyak 15 proyek dengan nilai investasi Rp 11 Trilliun, serta maluku dan papua mendapatkan 13 proyek dengan dukungan anggaran Rp 444 Trilliun.
Dengan tujuan pemerataan, pemerintah ingin mengurangi disparitas yang terjadi selama ini, dilihat dari data tersebut, pulau jawa masih tetap dominan dengan jumlah proyek lebih banyak dari yang lain, diakui bahwa setengah dari penduduk indonesia ada di pulau jawa, namun konsentrasi pembangunan tidak selamanya berdasar jumlah penduduk, mesti juga dilihat kebutuhan daerah, potensi daerah, serta ketimpangan yang ada.
Pengentasan Kemiskinan.
