Reformasi Birokrasi (RB) merupakan isu pokok yang harus dilakukan dalam upaya pembangunan bangsa karena harus dilakukan secara berlanjut dan konsisten dalam mengubah nilai dan budaya pemerintahan yang hasilnya dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Ir. Razilu, M.Si., CGCAE membuka kegiatan Pelaksanaan RB, Pembangunan Zona Integritas (ZI) dan Penyelenggaraan Maturitas SPPIP di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM, Rabu, 26 Juni, di Hotel Grand Melia, Jakarta. Dalam sambutannya beliau menekankan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi harus memberikan dampak kepada penerima layanan di BPSDM Hukum dan HAM.
"Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di BPSDM Hukum dan HAM Â bukanlah sekedar tumpukan kertas, namun harus dilakukan dengan sepenuh hati dan berikan pelayanan yang terbaik kepada penerima layanan".
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly pada Tahun 2020 telah me-launching Revolusi digital sebagai wujud komitmen Kementerian Hukum dan HAM dalam menerapkan pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Transformasi Digital dirasa lebih mampu melahirkan birokrasi yang lebih lincah dan cepat sehingga membawa birokrasi Indonesia menjadi dynamic Governance, yaitu birokrasi yang lebih efektif dan efisien karena memiliki ciri agile dan adaptif.
Menindaklanjuti hal tersebut, Razilu menegaskan kepada seluruh pegawai BPSDM Hukum dan HAM untuk turut beradaptasi dengan budaya kerja ini agar dapat menciptakan transformasi yang holistik dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang tidak hanya efisien, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
"Jangan sampai digitalisasi yang kita lakukan justru mempersulit sehingga menjadi faktor penghambat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Inovasi tidak hanya berbentuk digitalisasi dan pengembangan aplikasi akan tetapi melibatkan seluruh perubahan dalam proses, kebijakan, dan budaya kerja."
