OKP Tanpa SMM, Jadul!

Yang menjadi pertanyaan selanjutnya sekarang adalah, apakah mungkin SMM diterapkan di OKP? Bagi saya sendiri, jawabannya adalah harus, bukan sekedar mungkin. Ketika mengawaki perubahan di lembaga pemerintah tempat saya pernah bekerja dua tahun yang silam, banyak pihak yang meragukan, bahkan resisten. Mereka beranggapan bahwa SMM, entah itu menggunakan ISO 9001:2015 atau sistem lainnya, hanya cocok untuk diterapkan pada perusahaan swasta atau BUMN yang berorientasi keuntungan, tidak untuk birokrasi.

Pernyataan tersebut bagi saya menggelikan karena fenomena yang saya lihat pra penerapan sistem tersebut adalah manajemen yang bersifat sembarangan, mulai dari frontlinersyang tidak ramah pengunjung, sistem administrasi yang tidak terpola, kebijakan yang kerap berubah-ubah karena ganti pejabat

Bahkan sistem rekrutmen yang masih kental korupsi meskipun sudah ada terobosan sistem rekrutmen berbasis Computer Assisted Test (CAT) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tapi masih ada kesan diakal-akali. Sehingga pada akhirnya saya berkesimpulan bahwasanya resistensi yang muncul berasal dari orang-orang yang merasa terusik dari zona nyamannya.

OKP, apapun platform-nya, sangat mungkin menerapkan SMM untuk meningkatkan kualitas manajemen organisasi. Syaratnya adalah kemauan, pemahaman, serta kemauan. Saya tak hendak menyebut bahwa sistem manajemen organisasi di berbagai OKP saat ini kurang baik. Namun yang pasti, sistem manajemennya masih bersifat budaya, konvensi dan belum terformalisasi.

Belum ada sistem manajemen yang bersifat holistik dan integral, di mana sistem manajemen organisasi di satu daerah, sama dengan sistem organisasi dengan daerah lainnya. Sekedar berkelakar, silahkan bandingkan rasa ayam goreng KFC di Jakarta dengan di Jayapura, semuanya sama. Kuncinya adalah sistem manajemen mutu yang terintegrasi.

SMM menyuguhkan banyak keunggulan. Ia menyediakan apa yang disebut sebagai kebijakan mutu, prosedur mutu, prosedur operasional standard, petunjuk teknis, instruksi kerja, sistem manajemen pengetahuan, serta berbagai rule of the game dalam mengelola organisasi. Keutamaannya adalah meningkatkan transparansi, akuntabilitas, memproduksi efektivitas dan efisiensi, serta mengembangkan budaya organisasi dan individu ke arah yang lebih baik.

Hanya saja jika OKP hendak mencoba menerapkan sistem ini ada cukup banyak biaya yang dikeluarkan. Yang bisa saya sarankan adalah penerapannya harus dari level pusat organisasi yang notabene memiliki otoritas paling besar dan kapasitas paling besar untuk mencari sumber pendanaan. Rome wasn't built in a day, dengan penerapan SMM, semoga OKP-OKP di Indonesia semakin maju dan berkualitas. Berani coba?