Jika dikalkulasi secara kuantitatif, Polri harus memusatkan dan mengerahkan perhatian untuk 17 provinsi, 115 kabupaten, serta 39 kota. Jadi tidak ada urgensi melakukan "sekuritisasi" di Jawa Barat dan Sumatera Utara dengan alasan stabilitas keamanan. Tentu saja ini bukan kesalahan Polri secara an sich, karena pihak yang mengusulkan adalah Kemendagri RI. Kaji ulang perlu dilakukan oleh institusi ini.
Pilkada memang memiliki banyak makna. Bagi para realis politik, Pilkada merupakan ajang untuk memburu jabatan dan kekuasaan. Bagi partai politik, Pilkada tidak hanya sekedar pertarungan di level daerah, tapi batu pijak untuk bertarung pada kancah yang lebih prestisius, yakni Pilpres 2019. Namun demikian, terlepas pemaknaan yang diberikan oleh siapapun yang berkepentingan, Pilkada adalah ajang rakyat untuk memilih pemimpin yang mampu menjadi pelayan bagi mereka. Pemimpin yang mampu merajut asa mereka untuk dapat hidup makmur, adil dan sejahtera. Jangan nodai Pilkada dengan hal-hal yang dapat merobek mimpi-mimpi rakyat. Rakyat sudah susah, jangan tambah lagi kesusahannya.
