Bebalnya Israel!

MuslimCyber.id - BEBAL. Itulah kata yang pas untuk menggambarkan sikap dan watak Israel. Meskipun Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) telah mengeluarkan Resolusi 2334 yang menyatakan bahwa pembangunan pemukiman Yahudi di tanah Palestina merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional, Israel bersikukuh menolak resolusi tersebut. Israel malah berencana untuk meneruskan pembangunan 600 unit rumah Yahudi di wilayah Palestina pada musim panas mendatang.

Proses lahirnya resolusi DK PBB tersebut sejatinya tidaklah gampang. Resolusi ini awalnya diusulkan oleh Mesir, namun ditarik kembali setelah terjadi komunikasi antara Presiden Mesir, Abdel Fattah al-Sisi dengan Presiden Terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Resolusi diajukan kembali oleh empat negara, yakni Venezuela, Senegal, Selandia Baru, dan Malaysia sehingga pada akhirnya ditetapkan sebagai Resolusi 2334 DK PBB pada 23 Desember 2016. Tercatat 14 negara menyatakan persetujuannya. Hanya AS yang menyatakan abstain atau tidak memberikan suara.

Resolusi DK PBB ini ternyata tidak memberikan efek gentar kepada Israel. Maklum, resolusi ini tidak memberikan sanksi-sanksi apapun. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, seperti dikutip The Independent menyatakan bahwa Israel menolak tegas keputusan PBB dan tidak akan mematuhi ketentuan-ketentuannya. Keberanian Israel menentang keputusan DK PBB ini semakin menguat setelah Donald Trump melalui cuitannya di Twitter beberapa hari sebelum pelantikannya sebagai Presiden AS pada 20 Januari yang lalu menyatakan dukungannya kepada Israel.

Respon masyarakat internasional

Sikap membangkang Israel ini sudah semestinya disikapi oleh masyarakat internasional, khususnya bagi siapapun yang berkomitmen untuk mewujudkan perdamaian dunia serta terbentuknya tata dunia yang lebih adil. Apa yang dilakukan oleh Israel selama ini kepada Bangsa Palestina merupakan sebuah kejahatan kemanusiaan, bukan sekedar pelanggaran terhadap hukum internasional. Israel tidak hanya merampas wilayah Palestina untuk dijadikan sebagai ruang berkembang biak saja, tapi juga tak segan untuk mengusir, menyiksa, bahkan membunuh manusia Palestina yang tak berdosa. Israel juga tak segan melakukan kekerasan terhadap siapapun yang bersimpati kepada Bangsa Palestina.

Indonesia merupakan bagian dari masyarakat internasional. Terlebih lagi status Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia. Secara tersurat, dalam Pembukaan UUD 1945 yang menjadi landasan konstitusional bangsa Indonesia disebutkan bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa, sehingga penjajahan dalam bentuk apapun harus dihapuskan karena bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Oleh sebab itu, apa yang menimpa Bangsa Palestina, yakni penjajahan dan kejahatan kemanusiaan selama berpuluh-puluh tahun merupakan realitas yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Apalagi Indonesia berkomitmen untuk ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia. Tidak heran jika Indonesia menempatkan isu Palestina sebagai isu prioritas dalam pelaksanaan politik luar negerinya.

Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi, dalam Pernyataan Pers Tahunan tahun 2016 menyebutkan bahwa Indonesia sudah melakukan langkah-langkah konkret untuk menunjukkan dukungan kepada Palestina. Indonesia mendirikan Konsulat Kehormatan di Ramallah pada 2015. Indonesia mendukung keanggotaan Palestina di UNESCO. Indonesia menjadi tuan rumah International Conference on the Question of Jerusalem yang diselenggarakan pada Desember 2015 di Jakarta. Indonesia juga terus melanjutkan capacity building dengan mengucurkan bantuan sebesar US$ 100 juta serta berpartisipasi dalam Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development (CEAPAD) ke-III.

Momen jadi momentum

Langkah-langkah di atas merupakan wujud simpati dan empati Indonesia atas perjuangan Bangsa Palestina. Pembelajaran historik Indonesia yang selama ratusan tahun hidup di bawah penindasan Belanda dan Jepang menelurkan pemahaman bahwa kemerdekaan bukanlah sesuatu yang harus dinikmati sendiri. 

Konsepsi dua sisi mata uang antara nasionalisme dan internasionalisme yang diajarkan bapak bangsa, Bung Karno, secara lugas menuntut agar kita sebagai bangsa merdeka sudi mengulurkan tangan kepada bangsa-bangsa lain untuk mereguk kemerdekaannya. Konsepsi dan pola pikir ini masih relevan untuk diterapkan meskipun kondisi sistem internasional dewasa ini lebih fragmentatif dan sulit untuk memprediksi siapa kawan siapa lawan.

Momen dikeluarkannya Resolusi 2334 DK PBB ini hendaknya dijadikan momentum untuk menekan Israel dan mengakselerasi perjuangan Bangsa Palestina untuk merdeka. Apa yang dilakukan oleh Indonesia selama ini akan semakin bermakna apabila Indonesia mampu memanfaatkan momentum ini. Dukungan dari negara-negara lain juga sangat diperlukan mengingat Israel tidak berdiri sendiri dan masih didukung oleh kekuatan-kekuatan yang anti Palestina merdeka.

Ada beberapa langkah taktis yang dapat dilakukan oleh Indonesia dalam menyikapi resolusi ini. Pertama, Indonesia dapat mendorong Palestina selaku pihak yang paling berkepentingan terhadap resolusi ini untuk mengambil langkah-langkah cepat di forum internasional. Palestina dapat mendesak Swiss untuk menyelidiki apakah Israel telah melakukan pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa atau tidak. 

Palestina juga diharapkan dapat selangkah lebih maju untuk menyeret Israel agar bertanggung jawab terhadap segudang pelanggaran hak asasi manusia yang mereka lakukan di hadapan Pengadilan Kriminal Internasional

Kedua, Indonesia dapat menyerukan kepada masyarakat internasional untuk melakukan boikot terhadap produk-produk ekspor Israel apabila masih bersikap bebal dan menolak untuk mematuhi resolusi. Jika Israel masih tetap jumawa, boikot terhadap produk-produk Israel tersebut dapat diikuti dengan melakukan pengucilan terhadap Israel dalam pergaulan internasional.

Ketiga, Indonesia selaiknya mencermati suksesi keanggotaan tidak tetap DK PBB. Keberhasilan dalam menggolkan Resolusi 2334 DK PBB tidak terlepas dari struktur keanggotaan tidak tetap dalam organisasi tersebut. Apa yang dilakukan oleh Venezuela, Senegal, Selandia Baru, dan Malaysia memberikan pencerahan bahwa sudah menjadi keharusan bagi negara-negara yang berkomitmen terhadap kemerdekaan Palestina untuk menduduki struktur organisasi tersebut. dalam konteks ini, apa yang dilakukan oleh keempat negara tersebut sudah selaiknya menjadi pelecut semangat Indonesia untuk persisten berjuang menjadi anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020 nanti.

Keempat, sikap abstain AS pada tahap perumusan resolusi menunjukkan bahwa negara adidaya ini tak selalu seiring sejalan dengan Israel. Memang ada kekhawatiran besar bahwa setelah tampuk kepemimpinan beralih dari Obama ke Donald Trump akan terjadi kemunduran dalam upaya memerdekakan Palestina, atau dalam bahasa yang lebih gamblang, akan ada banyak halangan dan rintangan dalam mewujudkan solusi dua negara, spirit yang diusung AS di bawah pemerintahan Obama. 

Namun demikian, apapun kesulitannya, diplomasi Indonesia tidak boleh tersendat apalagi berhenti. Diapsora Indonesia di negeri Abang Sam bisa diberdayakan secara optimal untuk menggalang dukungan masyarakat domestik AS yang mendukung perjuangan Palestina. Hal ini penting karena logika politik luar negeri suatu negara adalah logika inter-mestik (internasional dan domestik), selalu ada keterhubungan antara input domestik dengan langkah-langkah yang diambil suatu negara di panggung internasional.

Terakhir, Indonesia harus tetap memiliki keyakinan bahwa apa yang diperjuangkan untuk kemerdekaan Palestina suatu saat akan menuai hasilnya, yakni Palestina yang merdeka dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Kesuksesan Indonesia mendorong kemerdekaan bangsa-bangsa Afrika pada awal kemerdekaan sudah selaiknya menjadi pelecut semangat perjuangan. Keberhasilan Indonesia pada akhirnya merupakan konkretisasi dari apa yang diamanatkan dalam UUD 1945.[***]

   

Boy Anugerah

Pengurus DPP PA GMNI Bidang Politik Luar Negeri dan Pertahanan Keamanan 2015 - 2020

http://www-muslim-cyber-id.blogspot.co.id/2017/02/bebalnya-israel.html