Mohon tunggu...
Boy Anugerah
Boy Anugerah Mohon Tunggu... Administrasi - Direktur Eksekutif Literasi Unggul School of Research (LUSOR)

Pendiri dan Direktur Eksekutif Literasi Unggul School of Research (LUSOR)

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Demi PNS dan Birokrasi yang Lebih Baik

11 Desember 2017   11:04 Diperbarui: 11 Desember 2017   11:12 1160
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Keempat, perlu dicermati eksistensi PNS yang bekerja bersama dengan TNI dan Polri dalam satu instansi. Kerapkali relasi antar korps aparat negara ini tidak berlangsung harmonis. Harus jujur diakui bahwa eksistensi bersama mereka dalam satu instansi menghadirkan hegemoni dari satu pihak kepada pihak lain, bukan kompetisi yang sehat. Penulis menyarankan agar Kemenpan RB meluangkan waktu untuk melongok kondisi riil yang penulis sebut. Apabila sebuah instansi merupakan lembaga sipil, maka pola sipil yang diterapkan, bukan kultur TNI atau Polri yang digunakan hanya karena kedua korps tersebut menduduki struktur elitis di lembaga tersebut.

Di lembaga campuran antara PNS, TNI, serta Polri juga harus dicermati mekanisme pengelolaan pegawainya (Promosi, Demosi, Mutasi, dll). Jika lembaga tersebut berstatus sipil, maka mekanisme assessment kompetensi yang bersifat terbukalah yang harus dipakai. Bukan panitia kecil yang biasa diterapkan pada organisasi tertutup. Di lembaga campuran seperti ini, jangan sampai eksistensi PNS menjadi tenggelam.

Terakhir, perlu diterapkan Whistle Blower System di semua kementerian dan lembaga negara sebagai mekanisme pemeliharaan serta check and balance terhadap integritas dan komitmen PNS. Harus diakui bahwa budaya korupsi, kolusi, serta nepotisme masih mengakar kuat di instansi pemerintah. Hal ini tidak terlepas dari watak manusia Indonesia yang sering menyalahgunakan kekuasaan.

Para abdi negara kerap lupa, dengan alasan gaji dan tunjangan kecil, mereka menghalalkan segala cara. Alih-alih menggunakan uang negara untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, mereka memerkosa anggaran negara dengan seribu satu pembenaran. Oleh sebab itu, perlu digagas upaya luar biasa untuk memberantasnya.

Penulis meyakini bahwa tidak semua abdi negara berwatak bromocorah. Masih ada orang-orang bersih yang akan berteriak apabila menemukan praktik-praktik curang di depan mata kepala mereka. Sekali lagi, menjadi PNS adalah menjadi pelayan masyarakat, bukan penggangsir uang rakyat.

Penulis: Boy Anugerah, Alumnus Magister Ketahanan Nasional Universitas Indonesia

https://nusantaranews.co/demi-pns-dan-birokrasi-yang-lebih-baik/

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun